Soal pembelian Palyja, Jokowi minta Jakpro koordinasi dengan LBH

"Ini untuk kepentingan air bersih yang ada di Jakarta," kata Jokowi.

Fikri Faqih
Oleh Fikri Faqih - Reporter
Soal pembelian Palyja, Jokowi minta Jakpro koordinasi dengan LBH
jokowi tinjau proyek mrt. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Rencana pengambilalihan saham PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) oleh PT Jakarta Protertindo (Jakpro) masih belum terealisasi. Oleh karena itu, Jakpro diharapkan dapat lebih aktif agar segera terealisasi.Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) meminta Jakpro berkomunikasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) agar mencabut gugatan, sehingga pembelian dapat bisa segera dilakukan."Ya sudah, saya sudah pesen sama Jakpro, supaya berbicara secara terbuka. Ini untuk kepentingan air bersih yang ada di Jakarta. Untuk pelayanan air bersih untuk masyarakat dari kelola seperti sekarang," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (26/3).Menurut Jokowi , tujuan pembelian saham antara LBH dengan Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sama. Namun hanya caranya saja yang berbeda, sehingga harus ada komunikasi yang baik antara keduanya agar tujuan penghapusan swasta bisa dilakukan."Tujuannya kan sama cuma caranya saja yang beda," ujarnya.Terlebih dengan adanya gugatan tersebut justru menghambat pembelian saham Palyja. Semula pembelian saham ditargetkan rampung pada Desember 2013. Namun karena ada gugatan dan beberapa masalah lainnya maka pembelian saham pun diundur.

Sementara itu, PT Jakarta Protertindo (Jakpro) menyatakan siap untuk melakukan komunikasi dengan koalisi yang diwakili oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Dalam waktu dekat pihaknya akan menemui LBH untuk melakukan pembicaraan yang mendapatkan win win solution.

"Kita sedang membangun understanding dengan para komunitas yang menentang. Konsepnya win win. Karena saya merasa esensi keinginan Pemda DKI dengan penggugat sama, yakni hak atas air," kata Direktur PT Jakpro Budi Karya Sumadi saat peluncuran buku Waduk Pluit di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat.

Ia justru mempertanyakan masih adanya perbedaan pendapat mengenai penolakan swastanisasi air ini. Oleh sebab itu komunikasi harus dilakukan untuk mengetahui kemauan dari koalisi.

"Mengapa kita masih berbeda pendapat. Makanya saya bilang ke Pak Jokowi untuk berkomunikasi dengan mereka apasih maunya. Kita tidak menentang segala sesuatu yang memang untuk hak atas air," ucapnya.

Rekomendasi