Merdeka.com - Sejumlah hunian tinggal dan rumah toko di Pulau D Reklamasi diketahui sudah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal, aturan yang mengatur soal pengelolaan pulau tersebut belum juga diketok DPRD DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberikan penjelasannya. Dia menyebut, reklamasi dan penerbitan IMB merupakan dua hal yang berbeda.

Menurut Anies reklamasi merupakan kegiatan membangun daratan di atas perairan. Untuk persoalan itu, lanjut Anies, pihaknya sudah mencabut izin reklamasi di 13 dari 17 pulau yang ada dan empat kawasan yang tersisa telah berbentuk daratan.

"Jadi yang dimaksud dengan reklamasi adalah pembuatan lahan baru. Semua izin reklamasi telah dicabut," kata Anies dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (13/6).

Dia menyebut, empat kawasan tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum sebagai lokasi kepentingan publik.

"IMB ini bukan soal reklamasi jalan atau berhenti, tapi IMB adalah soal izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan," ucapnya.

Anies memastikan dirinya tetap konsisten dalam melaksanakan sesuai janji kampanye di Pilkada 2017 DKI Jakarta terkait proyek reklamasi.

"Menghentikan reklamasi dan memanfaatkan untuk kepentingan publik atas lahan atau daratan hasil reklamasi di masa lalu. Dan kami tetap konsisten melaksanakan janji itu," jelasnya.

Sebelumnya, beredar kabar Pemprov DKI telah menerbitkan ratusan IMB untuk ruko kantor serta rumah mewah di lahan reklamasi Pulau D.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com