Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov DKI anggarkan Rp 1,3 T untuk program KJS di 2015

Pemprov DKI anggarkan Rp 1,3 T untuk program KJS di 2015 Jokowi bagikan KJS. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya menganggarkan Rp 1,3 triliun untuk Kartu Jakarta Sehat (KJS) dalam APBD DKI Jakarta 2015. Jumlah ini jauh berkurang dibandingkan dengan anggaran 2014 yang tercatat Rp 2 triliun.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Kusmedi mengatakan, pengurangan ini karena adanya program pemerintah pusat, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sehingga, warga yang tinggal di Jakarta, tanpa memiliki KTP Jakarta akan dicover oleh bantuan dari pemerintah pusat.

"Anggaran untuk KJS tahun ini sebesar Rp 1,3 triliun. Itu sudah disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dalam APBD DKI 2015," katanya di Kantor Dinas Kesehatan, Kamis (5/2).

Dia menambahkan, pembayaran tunggakan yang dilakukan pada 2014 juga dibayarkan dengan anggaran tersebut. Untuk diketahui, tunggakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp 20 miliar. Namun, informasi rumah sakit yang menerima piutang tersebut tidak disampaikan.

"Anggaran itu sudah termasuk untuk membayar hutang tahun lalu sebesar Rp 20 miliar," terangnya.

Kusmedi mengungkapkan, untuk tahun ini warga yang ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta sebanyak 4,7 juta jiwa. Namun, itu semua tidak menjadi tanggung jawab KJS, sebab 1,2 juta jiwa ditanggung JKN dan sisanya baru dibantu menggunakan dana bantuan kesehatan dari Pemprov DKI Jakarta. Warga juga diharuskan membayar Rp 19.225 setiap bulan untuk premi KJS.

Dia menegaskan, pihaknya akan terus memperbaiki ?dan meningkatkan pelayanan KJS. "Kami akan terus sempurnakan program ini," tutupnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.

Baca Selengkapnya
Keberlanjutan Program Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu Sampai Juni: Kita Lihat Ada Anggaran Enggak
Keberlanjutan Program Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu Sampai Juni: Kita Lihat Ada Anggaran Enggak

Ayu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Membedah KJMU, Program Pemprov DKI yang Bikin Was-Was Mahasiswa
Membedah KJMU, Program Pemprov DKI yang Bikin Was-Was Mahasiswa

Pemprov DKI Jakarta diisukan mencoret sejumlah nama mahasiswa dari keluarga miskin sebagai peserta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Baca Selengkapnya
Buruh di-PHK dan THR Tidak Dibayar Jelang Lebaran, Ayo Laporkan ke Sini
Buruh di-PHK dan THR Tidak Dibayar Jelang Lebaran, Ayo Laporkan ke Sini

Layanan pengaduan itu dibuka Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP
Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP

Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

Baca Selengkapnya
Ditegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang
Ditegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang

Aksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya