Koalisi Pejalan Kaki Desak Pemerintah Lindungi Pejalan Kaki

Merdeka.com - Bertepatan dengan Hari Pejalan Kaki Nasional, Koalisi Pejalan Kaki menuntut pemerintah meningkatkan hukum yang melindungi para pejalan kaki. Harapannya semakin banyak orang yang tertarik melakukan gaya hidup ini.

"Banyak sekali aturan- aturan sekiranya belum ramah pejalan kaki, sehingga menyulitkan pejalan kaki untuk menyeberang jalan, sehingga pejalan kaki menjadi kelompok yang rentan saat di jalan," kata Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Sandy di Pelican Crossing Bundaran Hotel Indonesia, Rabu (22/1).

Dia mengatakan, dalam data yang dihimpun oleh World Health Organization (WHO), Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan sistem pengumpulan data yang buruk. Alasannya tentu karena catatan kematian akibat kecelakaan tidak terdata dengan benar.

Oleh karen itu, Sandy menuntut pemerintah baik daerah maupun pusat agar melakukan pendataan angka kecelakaan di jalan. Terutama menyangkut dengan korban kecelakaan berstatus pejalan kaki.

"Di WHO sendiri walau datanya ambil dari polisi mereka sudah dapat mengkategorikan, tapi kalo di kepolisian sendiri dari website resminya, mereka tidak mengelompokkan hal itu, jadi datanya masih sulit diakses," ujarnya.

Meski demikian dia mengapresiasi adanya perbaikan fasilitas pejalan kaki oleh pemerintah, sebagai contoh seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Meski begitu Sandy menambahkan catatan agar pembangunan trotoar yang masif saat ini tidak hanya menjadi euforia semata dan 'melempem' di tengah jalan. Ia berharap fasilitas pejalan kaki terus ditingkatkan tidak hanya di pusat kota tapi juga di kawasan pinggiran.

"Kami apresiasi, tapi kita juga mengkritik pembangunan trotoar di pusat kota janganlah terus di daerah itu lagi, sedangkan daerah pinggiran Jakarta Barat-Tangerang, Jakarta Timur-Bekasi itu masih ada ketimpangan," tutup Sandy.