DPRD DKI perkirakan PMP untuk BUMD disetujui sekitar Rp 800 M
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta akan menyetujui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk tiga BUMD yakni PT Jakpro, Bank DKI dan Sarana Jaya. Namun, mengenai nilainya, DPRD DKI masih belum menentukannya.
"Mungkin antara Rp 800 miliar atau kurang. Belum (ditentukan) ini sedang kita bicarakan. Kan begini juga, sampai saat ini Pemprov juga belum pasti PMP jadinya berapa," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8).
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, Pemprov DKI merencanakan dana untuk PMP sebesar Rp 1 Triliun. Namun, menurutnya, uang sebesar itu tidak dimiliki oleh Pemprov DKI.
"Mana bisa kita menyetujui sesuatu yang belum pasti. Duitnya ada tapi tidak sebesar yang kita harapkan. Jadi sayang sekali kita mengharapkan besar ternyata duit yang ada itu enggak sebesar itu," katanya.
Menurutnya, draf PMP yang diajukan Pemprov DKI ke DPRD DKI tidak mengalami banyak perubahan. Karenanya, jika dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) belum disiapkan berapa PMP yang akan diajukan akan sulit disepakati.
"Kalau dalam KUAPPAS nya belum disiapkan belum ditentukan mana bisa disepakati," katanya.
Sementara, adanya suntikan dana untuk Bank DKI sebesar Rp 1,45 Triliun, Ferrial mengaku akan disepakati jika anggarannya ada.
"Mana ada duitnya. Berarti tambah Rp 1 triliun lagi. Dulu kan diajukan Rp 450 miliar, kita lihat kalau ada duitnya ya setuju," imbuhnya.
Dia mengatakan, Rabu lusa rencananya akan digelar Rapat Paripurna untuk penyampaian RAPBD oleh Pemprov DKI.
"Kita juga ngejar makanya kita upayakan nanti kita rencanakan hari Rabu untuk penyampaian rancangan APBD perubahan," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnyaapakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaKPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.
Baca SelengkapnyaRDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya