Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD DKI perkirakan PMP untuk BUMD disetujui sekitar Rp 800 M

DPRD DKI perkirakan PMP untuk BUMD disetujui sekitar Rp 800 M Rapat paripurna pengesahan APBD. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta akan menyetujui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk tiga BUMD yakni PT Jakpro, Bank DKI dan Sarana Jaya. Namun, mengenai nilainya, DPRD DKI masih belum menentukannya.

"Mungkin antara Rp 800 miliar atau kurang. Belum (ditentukan) ini sedang kita bicarakan. Kan begini juga, sampai saat ini Pemprov juga belum pasti PMP jadinya berapa," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, Pemprov DKI merencanakan dana untuk PMP sebesar Rp 1 Triliun. Namun, menurutnya, uang sebesar itu tidak dimiliki oleh Pemprov DKI.

"Mana bisa kita menyetujui sesuatu yang belum pasti. Duitnya ada tapi tidak sebesar yang kita harapkan. Jadi sayang sekali kita mengharapkan besar ternyata duit yang ada itu enggak sebesar itu," katanya.

Menurutnya, draf PMP yang diajukan Pemprov DKI ke DPRD DKI tidak mengalami banyak perubahan. Karenanya, jika dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) belum disiapkan berapa PMP yang akan diajukan akan sulit disepakati.

"Kalau dalam KUAPPAS nya belum disiapkan belum ditentukan mana bisa disepakati," katanya.

Sementara, adanya suntikan dana untuk Bank DKI sebesar Rp 1,45 Triliun, Ferrial mengaku akan disepakati jika anggarannya ada.

"Mana ada duitnya. Berarti tambah Rp 1 triliun lagi. Dulu kan diajukan Rp 450 miliar, kita lihat kalau ada duitnya ya setuju," imbuhnya.

Dia mengatakan, Rabu lusa rencananya akan digelar Rapat Paripurna untuk penyampaian RAPBD oleh Pemprov DKI.

"Kita juga ngejar makanya kita upayakan nanti kita rencanakan hari Rabu untuk penyampaian rancangan APBD perubahan," tandasnya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam
DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
PDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!
PDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!

PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami

KPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya