Merdeka.com - Donny Andy Saragih mengaku lebih dulu mengundurkan diri sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (TransJakarta). Dia mengatakan pengunduran diri disampaikan sebelum penunjukannya sebagai Dirut TransJakarta dibatalkan oleh para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Transjakarta.

Keputusannya untuk mundur, lanjut Donny, disampaikan lewat pesan kepada Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Amin Suberki.

"Kalau itu aku yang kirim pesan ke Pak Amin bahwa aku resign. Dari siang saya sudah mengundurkan kan diri," kata dia, Senin (27/1).

Mantan Direktur Operasional PT Eka Sari Lorena Transport Tbk ini menilai ada aroma politis dalam polemik penunjukan dirinya sebagai dirut.

"Karena saya mungkin enggak kuat soal yang gitu-gitu. Saya orang kerja, bukan orang politik," ujar dia.

Donny menambahkan, keputusannya mundur juga untuk menghormati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sudah mengangkatnya. Dia tidak ingin kasus penipuan yang membelitnya menganggu kerja Anies.

"Dari pada jadi merusak tatanan Pak Gubernur, iya kan. Harus ada yang gentleman, harus ada yang ngalah. Dan saya ngalah untuk kelangsungan dan kenyamanan. Saya kan hormat, pak Gubernur angkat saya, tiba-tiba dibuat seperti ini kan saya enggak enak sama beliau," tandasnya.

Penunjukan Donny Sebagai Dirut TransJakarta Dibatalkan

Pemprov DKI Jakarta membatalkan penunjukan Donny Andy Saragih sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (TransJakarta). Donny tercatat terpilih sebagai Dirut Transjakarta sejak, Kamis, 23 Januari 2020.

Kepala Badan Pembinaan BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin menyatakan pembatalan itu sudah berdasarkan mekanisme keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Transjakarta.

"Pembatalan ini dilakukan karena Donny Saragih, yang selama ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (2017-2022), terbukti telah menyatakan hal yang tidak benar untuk kepentingannya dalam mengikuti proses seleksi sebagai direksi BUMD," kata Faisal dalam keterangan pers, Senin (27/1).

Dia menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi, setiap calon harus mengikuti uji Kompetensi dan Keahlian.

Kasus Donny Andy Saragih

Donny Andy S Saragih tengah menjalani pidana kasus penipuan. Karena kasus ini, Ombudsman meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan peninjauan ulang posisi Donny tersebut.

Anggota Ombudsman DKI Jakarta, Teguh P Nugroho menjelaskan, awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan Pemprov DKI. Ombudsman telah melakukan pelacakan awal atas laporan tersebut.

"Ada laporan ke kami, dari masyarakat apakah boleh seorang terpidana menjabat BUMD di lingkungan pemprov. Dari data itu, kami lakukan tracking, kami dapatkan info dan data terkait yang bersangkutan, sebetulnya terpidana penipuan," jelas Teguh saat dihubungi merdeka.com, Senin (27/1).