Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat Paripurna bersama Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016.

Dalam pidatonya, Djarot menyampaikan tentang realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Djarot menjelaskan pada tahun 2016, pendapatan Daerah Jakarta ditargetkan mencapai Rp 57,16 triliun dan yang terealisasi sebesar Rp 53,78 triliun atau 94,09 persen.

"Yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp 36,88 triliun atau 95,81 persen dari target Rp 38,50 triliun. Dengan rincian sebagai berikut Pajak Daerah Rp 31,61 triliun atau 95,51 persen dari target Rp 33,10 triliun," paparnya.

"Kemudian, pendapatan dari retribusi Daerah Rp 675,47 miliar atau 104,05 persen dari target Rp 649,17 miliar," kata Djarot di hadapan Anggota Dewan saat sidang Paripurna di DPRD DKi Jakarta, Rabu (12/7)

Dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mencapai Rp 303,20 miliar atau 93,37 persen dari target Rp 324,73 miliar. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Rp 4,29 triliun atau 97,02 persen dari target Rp 4,42 triliun.

"Komponen yang kedua adalah realisasi Pendapatan Transfer Rp 15,27 triliun atau 95,51 persen dari target Rp 15,99 triliun, dan Komponen yang ketiga adalah realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 1,62 triliun atau 60,88 persen dari target Rp 2,66 triliun," jelas Djarot.

Kemudian Djarot juga menjelaskan terkait realisasi Pembiayaan Daerah, di mana Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 5,60 triliun, yang di antaranya berasal dari sisa lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2015, dan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2016 sebesar Rp 4,55 triliun, digunakan di antaranya untuk penyertaan modal BUMD Jakarta yakni kepada PT Bank DKI, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, dan PT MRT Jakarta.

"Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, diperoleh sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp 7,70 triliun," jelasnya.

Selanjutnya Mantan Wali Kota Blitar juga menjelaskan posisi Neraca Daerah dan Arus Kas Neraca Daerah yang disajikan memuat informasi mengenai posisi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2016.

Secara garis besar, lanjut Djarot, posisi Neraca Daerah per 31 Desember 2016 terdiri dari aset sebesar Rp 442,97 triliun, kewajiban sebesar Rp 1,48 triliun dan ekuitas sebesar Rp 441,49 triliun.

Kemudian untuk laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016.

"Secara umum dapat saya sampaikan Arus Kas periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut, arus kas bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp 14,11 triliun, Arus Kas Keluar bersih untuk Aktivitas Investasi sebesar Rp 11,69 triliun, Arus Kas Keluar bersih untuk Aktivitas Pendanaan sebesar Rp.22,07 miliar, dan Arus Kas keluar bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp 3,54 triliun." pungkasnya.