Merdeka.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengungkapkan, pihaknya melakukan pemangkasan dana belanja subsidi transportasi dalam Kesepakatan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2020 sebesar Rp 1,1 triliun untuk tiga moda transportasi di Jakarta.

"Ada pembagiannya Transjakarta itu jadi Rp 3,291 triliun, MRT Rp 285 miliar dan LRT Rp 439,6 miliar," kata Syafrin saat dihubungi, Senin (2/12).

Awalnya, secara keseluruhan anggaran subsidi untuk transportasi mencapai Rp 6,71 triliun dengan rincian Transjakarta Rp 4,2 triliun dan sisanya untuk MRT dan LRT.

Pemangkasan itu, kata dia sudah berdasarkan hitungan target capaian ketiga transportasi tersebut. "Itu dihitung capaian maksimum untuk 10 bulan kebutuhannya," ucapnya.

Pemangkasan karena APBD 2020 Defisit

Pemotongan subsidi transportasi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan KUA PPAS 2020 yang masih defisit. Sedangkan rencananya anggaran subsidi yang dipangkas akan dapat diajukan kembali dalam APBD perubahan 2020.

"Kita akan lihat target realisasi tahun depan kemudian kekurangan di tiga bulan terkahir itu yang akan kita ajukan," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD menandatangani nota kesepakatan pembahasan Kesepakatan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Nilai untuk KUA-PPAS yang disepakati yakni sebesar Rp 87,9 triliun.

"Ya Alhamdulillah dengan sudah adanya kesepakatan ini insyaallah bisa lebih cepat lagi untuk memproses sehingga bisa tuntas lagi RAPBDnya," ujar Anies di DPRD, Jakarta, Kamis (28/11).

Pemangkasan Subsidi Tak Ubah Tarif

Dengan adanya pemangkasan subsidi ini, Syafrin menyatakan tidak ada perubahan tarif tiga moda transportasi tersebut. "Tidak ada skenario untuk perubahan tarif," tegasnya. Dana belanja subsidi transportasi dalam Kesepakatan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2020 sebesar Rp 1,1 triliun untuk tiga transportasi di Jakarta. Sedangkan rencananya anggaran subsidi yang dipangkas akan dapat diajukan kembali dalam APBD perubahan 2020."Kita akan lihat target realisasi tahun depan kemudian kekurangan di tiga bulan terkahir itu yang akan kita ajukan," jelasnya.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com