Belum Pernah Unggah Rancangan KUA-PPAS, Pemprov DKI Duga Ada Kebocoran Sistem

Rabu, 30 Oktober 2019 18:31 Reporter : Merdeka
Belum Pernah Unggah Rancangan KUA-PPAS, Pemprov DKI Duga Ada Kebocoran Sistem Gedung Balai Kota DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti sejumlah anggaran tak wajar pada plafon KUA-PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBD) 2020. Mulai dari pengadaan lem Aibon Rp82,8 miliar, hingga pengadaan ballpoint Rp124 miliar.

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Sri Mahendra, menyatakan belum pernah mengunggah Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id. Dia menyebut pengunggahan akan dilakukan setelah disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Saat ini pembahasan KUA-PPAS masih berlangsung antara eksekutif dan legislatif.

"KUA-PPAS belum pernah di-upload, yang akan kami upload itu adalah dokumen yang sudah punya kekuatan (hukum)," kata Mahendra di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

Dia menilai, adanya kebocoran data bila dokumen rancangan KUA-PPAS sempat muncul di website milik Pemprov DKI. Sebab, dia berulang kali mengklaim pihaknya mempublikasikan anggaran tersebut.

"Kalau ada yang bisa menemukan alamatnya itu, saya juga tidak tahu, karena itu masalah barangkali ada sistem yang bocor dan juga bug," ujarnya.

Selain itu, Mahendra juga mengaku Pemprov DKI belum pernah mengunggah dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang menjadi rancangan KUA-PPAS 2020.

"Itu cuma mempersiapkan saja. Kalau misalnya nanti sudah disahkan, kan kemarin asumsinya segera dibahas, begitu selesai bahas itu akan segera upload," papar dia.

Sementara itu anggota Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya mengaku sempat melihat dokumen RKPD 2020 yang sempat diunggah di website apbd.jakarta.go.id.

Akan tetapi unggahan itu hanya berlangsung beberapa jam hingga akhirnya menghilang atau tidak dapat diakses.

"RKPD sempat diunggah 11 Oktober siang, sore langsung di take down. Tapi masih ada di history ternyata link RKPD masih bisa diakses," kata William.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com [lia]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini