Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan mengaku akan kembali melakukan lelang jabatan untuk mengisi jabatan strategis di Pemprov DKI Jakarta. Namun Anies ingin mengganti nama dari lelang jabatan menjadi promosi terbuka.

"Itu nama benarnya promosi terbuka. Karena lelang itu seperti membeli jabatan kalau lelang. Siapa yang mau beli paling tinggi itu yang dapat kalau lelang," ungkap Anies di Jakarta Barat, Rabu (25/7).

Mantan Mendikbud era Presiden Joko Widodo itu menerangkan promosi jabatan memang diperbolehkan dana UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Nantinya jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, akan ada dua istilah baru dalam promosi terbuka tersebut. Yakni open promotion dan close promotion.

Sementara itu terkait anggota TNI dan Polri yang mengisi jabatan strategis di Pemprov DKI, Anies mengatakan harus dilihat dari aturan yang berlaku. Sebab baginya siapapun warga negara berhak menduduki jabatan strategis di pemerintahan selama memiliki kapasitas.

"Kalau saya sih setiap warga negara selama aturan memperbolehkan dan orangnya baik why not. Nah cari PNS yang seperti itu enggak gampang," papar Anies.

Anies pun sempat menceritakan pernah melakukan terobosan dalam birokrasi pemerintahan. Kala itu dia mengangkat orang biasa menjadi pejabat negara setingkat eselon 1 untuk menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal ini pun sempat menuai pro dan kontra, sebab dalam aturan ASN tidak diperbolehkan. Akhirnya dia pun bersurat kepada Presiden Joko Widodo untuk pengangkatan Dirjen tersebut. Gayung pun bersambut karena hal itu pun disetujui oleh Presiden Jokowi.