Alokasi Anggaran Kecil, Pembangunan Tanggul Laut Jakarta Diprediksi Terlaksana 2023
Merdeka.com - Pembangunan tanggul laut Jakarta di 2022 tak mendapat alokasi anggaran besar. Dalam pembahasan APBD DKI 2022 yang telah disahkan DPRD, alokasi pembangunan tanggul laut sebesar Rp104 miliar.
Ketua Komisi D DPRD yang membidangi pembangunan, Ida Mahmudah mengatakan, nilai anggaran tersebut ditaksir hanya cukup untuk persiapan pembangunan, belum pembangunan fisik.
"Tahun ini, anggaran kemarin kan kita hanya siapkan untuk perencanaannya," katanya kepada merdeka.com, Jumat (17/12).
Jika melihat porsi keuangannya, dia memperkirakan pembangunan fisik tanggul laut baru dapat terlaksana efektif 2023. Namun begitu, Ida berharap Pemprov DKI tidak bersikap pasif mencari dana alternatif untuk pembangunan tanggul laut.
"Ini kan ada 2 bagian, yang pertama bagian pemerintah pusat dengan kita (Pemprov DKI). Nah pusat itu mulai berjalan Desember 2022, jadi setelah 2022 insya allah 2023 mudah-mudahan kita bisa anggarkan semaksimal mungkin agar warga pinggiran Jakarta Utara tidak lagi kena rob," harapnya.
Sementara itu, Pemprov DKI tengah membahas pembaruan memorandum of understanding (MoU) untuk pembangunan tanggul laut, atau disebut dengan national capital integrated coastal development (NCICD). Pembaruan ini dilakukan seiring tidak ada lagi jatah swasta dalam membangun tanggul laut.
Kepala Seksi Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pesisir Pantai pada Dinas Sumber Daya Air SDA, Putu Riska menjelaskan, saat pencanangan pembangunan tanggul laut dimulai, pihak swasta mendapatkan jatah membangun tanggul laut.
Jatah swasta membangun tanggul laut berlangsung hingga sejumlah pengembang melakukan reklamasi di pesisir pantai Jakarta. Seiring dengan pencabutan izin reklamasi, MoU lama tidak berlaku lagi.
"Pembagian kewenangan pembangunan tanggul sepanjang 46,212 km diberikan hanya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana porsi kewajiban swasta tidak masuk didalamnya," ucap Riska kepada merdeka.com, Jumat (10/12).
Dalam MoU lama, jatah pembangunan tanggul laut Jakarta dibebankan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR seluas 11 km. Sedangkan beban pembangunan tanggul laut oleh Pemprov DKI ada pada Dinas SDA dengan luas pembangunan 22 km.
Satu di antara beberapa hal yang menjadi materi pembahasan dalam MoU baru nanti, adalah beban luas akhir yang akan ditanggung masing-masing pemerintah, seiring tidak adanya peran swasta dalam membangun tanggul laut.
Namun, Riska menambahkan untuk beberapa lokasi tanggul pantai yang bersinggungan langsung dengan kawasan-kawasan milik swasta maupun BUMN/BUMD, pemerintah tetap melakukan koordinasi langsung baik di tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaannya.
"Sedang pembahasan nanti berapa hasil akhirnya yang harus dikerjakan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ucapnya.
Berdasarkan data yang disampaikan Riska, sejak 2016-2021, Pemprov DKI baru berhasil membangun 6.150 meter atau 32 persen dari kewajibannya.
"Total tanggul terbangun kewenangan DKI masih 32 persen jika dilihat dari hasil kajian review desain PTPIN (pembangunan terpadu pesisir ibu kota negara)," ucap Riska.
Riska menyampaikan, kendala dalam memenuhi target yaitu masalah sosial dan lahan.
Dalam materi pemaparan yang diterima merdeka.com, masalah sosial yang dimaksud adalah lokasi rencana pembangunan tanggul didominasi oleh kapal-kapal wisata, serta kapal pengangkut kerang hijau. Selain itu lokasi sangat dekat dengan pemukiman warga.
"Ada trase tanggul yang beririsan dengan pemukiman warga dan juga tanah milik swasta," kata Riska.
Kendala lain adalah, pelaksanaan pekerjaan dipengaruhi oleh kondisi pasang surutnya air laut.
Kendati demikian, Riska menegaskan kewajiban DKI untuk membangun tanggul laut tetap berjalan.
Dinas SDA bahkan sudah berkoordinasi dengan PT Pelindo untuk pembangunan tanggul rob di Pelabuhan Sunda Kelapa. Dan untuk pembangunan 2021, Dinas SDA menggunakan dana pinjaman dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Tidak disebutkan, nilai pinjaman yang dimanfaatkan DKI untuk membangun tanggul selama periode 2021.
Sementara, Ketua Komisi D Ida Mahmudah mengatakan bahwa Dinas SDA mengalokasikan anggaran Rp104 miliar. Nilai ini sudah disepakati oleh DPRD saat pengesahan Rancangan APBD 2022. Dengan bujet tersebut, direncanakan DKI membangun tanggul seluas 700 meter.
Sedangkan Riska menyebut lokasi anggaran untuk membangun tanggul Jakarta di pesisir Jakarta sebesar Rp100 miliar.
"Alokasi anggaran pembangunan tanggul pada APBD 2022 adalah Rp100 miliar dengan target 700 meter," tutup Riska.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Satu Juta Kendaraan Pemudik Diprediksi Masuk Jakarta Tanggal 13-16 April 2024
Pemudik diminta mempersiapkan fisik dan juga kendaraan sebelum kembali ke Jakarta.
Baca Selengkapnya193,6 Juta Orang Bakal Bepergian saat Mudik Lebaran, Terbanyak Bukan dari Jakarta
Angka tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yakni 123,8 juta orang.
Baca SelengkapnyaHujan Mengguyur Sejak Subuh, Ini Daftar Titik Genangan di Jakarta Hingga Pukul 10
BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cara Pemkot Denpasar Raih Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Saat Anggaran Terbatas
Sumara Putra menyampaikan hal tersebut saat membacakan rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap LKPJ Wali Kota Denpasar tahun anggaran 2023.
Baca SelengkapnyaPenurunan Permukaan Tanah Buat Jakarta Rugi Rp10 Triliun per Tahun
Selain ekonomi, nasib 50 juta masyarakat di kawasan pesisir juga dipertaruhkan.
Baca SelengkapnyaAnies Serukan Perubahan di Desa Termiskin Jateng, PDIP Pasang Badan Bela Ganjar
Menurut Hasto PDIP, Ganjar mampu menurunkan angka kemiskinan dengan sumber dana yang tidak sebanyak DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMudik Lebaran 2024, Pemudik di Lampung Antre 3 Jam untuk Masuk Kapal ke Merak
Ratusan kendaraan roda empat milik pemudik tersebut memadati Pelabuhan Bakauheni untuk menunggu antrean masuk naik ke geladak kapal.
Baca SelengkapnyaFOTO: H-4 Lebaran, Ribuan Pemudik Padati Terminal Pulo Gebang
Sebelum Lebaran, sudah 2 ribu lebih pemudik meninggalkan Jakarta menuju kampung halaman melalui Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca Selengkapnya