Aksi rakyat yang bikin DPRD keder usik Jokowi
Merdeka.com - Dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) tidak hanya dari PDIP dan Partai Gerindra. Dukungan juga mengalir dari warga DKI. Mereka juga menolak interpelasi yang digulirkan oleh DPRD DKI.
Dukungan tidak hanya melalui aksi turun ke jalan, penolakan interpelasi mereka gaungkan melalui sosial media. Mereka membuat gerakan yang intinya menolak interpelasi KJS.
Gerakan di dunia maya ini cukup efektif menghimpun massa. Jumlahnya tidak hanya puluhan, tapi mampu mencapai ribuan dukungan orang mengikuti petisi tolak interpelasi.
Berikut cara warga DKI menolak interpelasi:
Muncul gerakan tolak interpelasi di Twitter
Dukungan untuk Jokowi mengalir di Twitter. Mereka dengan lantang menolak rencana DPRD DKI yang akan menggulirkan interpelasi soal KJS.Dengan membuat hastag #RakyatBerhakSehatREMAJATolakHakInterpelasiKJS, mereka menulis berbagai pendapat. Mulai mengkritik DPRD, sampai menulis daftar anggota DPRD DKI pengusul interpelasi.Seperti akun Twitter @RELAWANMUDAJKT menulis: KJS (Kartu Jakarta Sehat) sangat membantu rakyat kecil dalam bidang Kesehatan.
Selain tweet di atas, banyak tweet yang mendukung program KJS.
Gerakan bubarkan DPRD
Gerakan ini muncul lewat change.org. Petisi ini dibuat pada Kamis (23/5) lalu. Petisi ini dibuat oleh akun landry arieffianto."Karena anggota menghambat dan menjegal program-program Gubernur dan Wakil Gubernur yang pro rakyat" demikian alasan membuat petisi membubarkan DPRD DKI.Beberapa hari setelah dibuat petisi ini, sudah ribuan orang ikut mendukung. Hingga pukul 08.00 WIB, Rabu (29/5), yang mendukung petisi ini sudah berjumlah 3.807 orang.
Support Jokowi demi Jakarta
Selain membuat petisi bubarkan DPRD Jakarta, petisi di change.org juga ada yang lain. Muncul juga petisi 'Tolak Interpelasi, Support Jokowi demi Jakarta'.Petisi ini juga mendapat dukungan banyak orang. Ada sekitar 3.807 pendukung hingga pukul 08.00 WIB, Rabu (29/5).Salah satu pendukung dengan nama Feri Yanto menulis dalam petisi ini. "Orang yang kerjanya baik kok di interpelasi?! kalau mau interpelasi cari yg korup!!Tidak hanya Feri, komentar lain juga bermunculan. Semuanya mengkritik DPRD DKI.
Kerahkan pasukan kotak-kotak
Tidak hanya lewat sosial media, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengancam akan menerjunkan pasukan kotak-kotak jika DPRD DKI Jakarta ngotot menggulirkan interpelasi."Kita tak segan-segan menurunkan ribuan orang untuk mengawal Jokowi," katanya dengan nada mengancam.Sejak KJS diluncurkan pada 10 November tahun lalu, Prasetyo menegaskan bahwa program unggulan Jokowi itu sangat dinanti dan diminati warga Jakarta. Hal ini terlihat dengan melonjaknya jumlah pasien pengguna KJS."Hal ini disebabkan masyarakat antusias dengan layanan kesehatan gratis tersebut. Yang paling penting menurut saya, KJS sangat dibutuhkan masyarakat. Ini untuk kepentingan masyarakat, karena memang dibutuhkan terbukti melonjaknya sampai 50 ribu lebih masyarakat yang ingin dapat pelayanan masyarakat itu. Jadi jangan ada yang coba-coba menghambat," jelas Prasetyo.
Geruduk DPRD
Pecinta Jokowi yang tergabung dalam komunitas Facebook ' Jokowi Presidenku 2014' berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. Dalam orasinya, mereka meminta puluhan anggota DPRD yang berencana mengajukan hak interpelasi pada Jokowi tidak dipilih lagi sebagai wakil rakyat di 2014.Tak hanya itu, mereka menyebut dewan yang tiba-tiba batal mengajukan hak interpelasi sebagai banci. Sampai saat ini, memang ada delapan orang anggota DPRD yang mencabut tanda tangannya dari kertas interpelasi Jokowi."Kami menantang, bila mereka mencabut kami menantang mereka. Mereka tak punya konsistensi politik," ujar Ketua admin komunitas Facebook ' Jokowi Presidenku 2014', Sihol Manulang di DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/5).Mereka yang berorasi berjumlah 30 orang. Seluruh pengunjuk rasa diterima oleh Komisi E DPRD DKI untuk menyampaikan aspirasinya. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Igo Ilham dan dihadiri beberapa anggota Komisi E seperti Merry Hotma Sirait dan Dwi Rio Sambodo.Sihol mengatakan, seluruh pendukung Jokowi akan melakukan kampanye agar warga Jakarta tidak memilih partai politik dan 32 dewan, yang mencalonkan di Pemilu 2014.
Baca juga:JK bela Jokowi soal interpelasi DPRD DKI'Anggota DPRD yang interpelasi Jokowi tak layak dipilih di 2014'Jokowi: Masalah KJS digede-gedein sampai interpelasi, apaan itu?Jokowi: Tak perlu interpelasi, kita tiap hari diajak bicara mauApa yang bikin Asraf Ali ciut setelah bertemu Ahok?
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi dan Puan Maharani Didesak Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
RUU Masyarakat Adat dinilai janji Jokowi 10 tahun lalu
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaTerima Kasih ke Jokowi, 217 Kepala Desa di Nganjuk Gabung Projo
Sementara Ketua DPC Projo Nganjuk Sujarwo menyatakan ada 217 kades dari 244 desa se-Nganjuk yang bergabung Projo.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaJokowi Siaran Perdana dari RRI IKN, Sapa Pendengar di Sejumlah Daerah
Jokowi optimistis Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaPDIP soal Jokowi Boleh Kampanye: Kampanyekan Anaknya Jadi Presiden, Baru Pertama Kali Terjadi di Dunia
Salah satu peserta Pilpres 2024 merupakan anak sulung dari Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya