Menparekraf Sandiaga Uno saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022). Rapat tersebut membahas RKA-K/L dan RKP K/L Kemenparekraf Tahun 2023.
Sandiaga Salahuddin Uno
Menparekraf Sandiaga Uno saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022). Rapat tersebut membahas RKA-K/L dan RKP K/L Kemenparekraf Tahun 2023.
Dalam rapat bersama Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, Kemenparekraf akan mendapatkan alokasi anggaran Rp3,3 triliun di tahun 2023 mendatang.
Dalam rapat tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno menjabarkan dua rencana penggunaan anggaran tahun 2023.
Pertama, alokasi dana untuk mendukung program pariwisata sebesar Rp2,06 triliun, dengan rincian Rp1,12 triliun untuk program kepariwisataan dan ekonomi kreatif sedangkan sisanya Rp904,48 miliar untuk program dukungan dan manajemen.
Kedua, anggaran tersebut untuk mendukung program pendidikan senilai Rp1,25 triliun. Dengan rincian pelatihan vokasi senilai Rp1,01 triliun serta program dukungan dan manajemen Rp246,59 miliar.
Menparekraf Sandiaga Uno saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Menparekraf Sandiaga Uno (kiri) bersama Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.
Baca SelengkapnyaMisbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.
Baca SelengkapnyaAbidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.
Baca Selengkapnya
Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan pasar keuangan.
Baca SelengkapnyaPengesahan ini setelah sebelumnya menggelar rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR RI dalam hal Komisi III pada Selasa (9/6).
Baca Selengkapnya"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.
Baca Selengkapnya
Temuan itu terungkap usai penyidik mendalami aliran dana yang melibatkan sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kuota haji khusus.
Baca SelengkapnyaIa menyebutkan, tingginya arus manusia dan modal asing ke Bali belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang terintegrasi.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut diinisiasi DPR sebagai forum evaluasi.
Baca Selengkapnya
Koordinasi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan legislatif menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya
Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara harmonis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada saat ini.
Baca SelengkapnyaBima juga menegaskan bahwa pemerintah sepakat pemekaran daerah harus dilakukan secara selektif dan melalui pertimbangan yang matang.
Baca Selengkapnya