Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

DPR

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Geser ke atas untuk membaca

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (kelima kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), Mendagri Tito Karnavian (keempat kanan), Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) berfoto bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat Paripurna tersebut membahas berbagai agenda salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan tentang RUU Cipta Kerja kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan pandangan akhir fraksi-fraksi tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Pimpinan Sidang yang juga Wakil Pimpinan DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu dan mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang disaksikan Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), Wakil Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan) dan Rachmad Gobel saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) usai mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pandangan akhir Pemerintah mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani yang disaksikan Wakil Pimpinan DPR, Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmad Gobel saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan salam kepada Anggota DPR disaksikan Pimpinan DPR saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

UU Polri Ini Isi Pasal 28 dan 28A Dalam UU Polri yang Baru soal Sikap Netral Anggota dan Jabatan di Luar Struktur

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Baca Selengkapnya

Harga Pertamax Naik Harga Pertamax Naik, DPR Yakini Masyarakat akan Beralih ke Pertalite

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

Baca Selengkapnya

DPR Raih Gelar Doktor Cumlaude, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri Tawarkan Solusi Pemerataan Tenaga Medis

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

Baca Selengkapnya

Himbara Bertemu Himbara, Pemerintah-DPR Pastikan Kondisi Fundamental Perbankan Kokoh

Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan pasar keuangan.

Baca Selengkapnya

RUU Polri RUU Polri Disahkan, Wamenkum Tegaskan Pembahasan Libatkan Ahli dan Masyarakat

Pengesahan ini setelah sebelumnya menggelar rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR RI dalam hal Komisi III pada Selasa (9/6).

Baca Selengkapnya

RUU Polri RUU Polri, Pemerintah-DPR Sepakat Masa Pensiun Jenderal Bintang 4 Pensiun Diperpanjang

"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.

Baca Selengkapnya

KPK KPK Ungkap Ada Dana USD 1 Juta yang Disiapkan buat Pansus Hak Angket Haji DPR

Temuan itu terungkap usai penyidik mendalami aliran dana yang melibatkan sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kuota haji khusus.

Baca Selengkapnya

Imigrasi Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka Soroti Tata Kelola Keimigrasian Bali, Begini Katanya

Ia menyebutkan, tingginya arus manusia dan modal asing ke Bali belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang terintegrasi.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Pemerintah, BI dan DPR Perkuat Kebijakan Fiskal dan Moneter, Hasilkan Dua Strategi Jaga Rupiah

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut diinisiasi DPR sebagai forum evaluasi.

Baca Selengkapnya

DPR DPR Kumpulkan Otoritas Ekonomi Bahas Rupiah, Pemerintah Optimistis Nilai Tukar Kembali Menguat

Koordinasi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan legislatif menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

ekonomi Pimpinan DPR, Menkeu Purbaya dan Gubernur BI Gelar Pertemuan Sabtu Pagi, ini Hasilnya

Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara harmonis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada saat ini.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Wamendagri Bima: Desain Besar Penataan Daerah Jadi Pedoman Arah Penataan Daerah Nasional

Bima juga menegaskan bahwa pemerintah sepakat pemekaran daerah harus dilakukan secara selektif dan melalui pertimbangan yang matang.

Baca Selengkapnya