Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

DPR

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (kelima kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), Mendagri Tito Karnavian (keempat kanan), Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) berfoto bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat Paripurna tersebut membahas berbagai agenda salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan tentang RUU Cipta Kerja kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan pandangan akhir fraksi-fraksi tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Pimpinan Sidang yang juga Wakil Pimpinan DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu dan mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang disaksikan Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), Wakil Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan) dan Rachmad Gobel saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) usai mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pandangan akhir Pemerintah mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani yang disaksikan Wakil Pimpinan DPR, Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmad Gobel saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan salam kepada Anggota DPR disaksikan Pimpinan DPR saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Krisis Energi Global, Legislator PDIP Sebut Momentum Transformasi Sistem Transportasi Angkutan Umum
Krisis Energi Global, Legislator PDIP Sebut Momentum Transformasi Sistem Transportasi Angkutan Umum

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.

Baca Selengkapnya
Tok! DPR Sahkan UU Pelindungan Saksi dan Korban
Tok! DPR Sahkan UU Pelindungan Saksi dan Korban

Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.

Baca Selengkapnya
Puan Pimpin Pengesahan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban
Puan Pimpin Pengesahan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca Selengkapnya
Penutupan Sidang DPR, Puan Ungkap Dukacita Atas Gugurnya Pasukan Perdamaian RI di Lebanon
Penutupan Sidang DPR, Puan Ungkap Dukacita Atas Gugurnya Pasukan Perdamaian RI di Lebanon

Puan Maharani mengungkapkan rasa duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon saat sidang DPR.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru UU Pekerja Rumah Tangga, Besaran THR Disesuaikan Perjanjian
Aturan Baru UU Pekerja Rumah Tangga, Besaran THR Disesuaikan Perjanjian

Selain THR, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) juga mengatur mengenai hak-hak serta jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan UU PPRT, Ini Daftar Hak Pekerja Rumah Tangga
DPR Sahkan UU PPRT, Ini Daftar Hak Pekerja Rumah Tangga

UU PPRT resmi disahkan DPR. Aturan ini mengatur hak pekerja rumah tangga, mulai dari upah, jam kerja, cuti, hingga jaminan sosial.

Baca Selengkapnya
Tok, DPR Sahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Tok, DPR Sahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

DPR resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, disambut dukungan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Dipimpin Dasco, DPR dan Pemerintah Sepakat RUU PPRT Disahkan Pada Rapat Paripurna Hari Ini
Dipimpin Dasco, DPR dan Pemerintah Sepakat RUU PPRT Disahkan Pada Rapat Paripurna Hari Ini

Dalam pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU PPRT. Tidak ada satupun fraksi yang menolak.

Baca Selengkapnya
Kemenkes Gencarkan Komunikasi Publik Dorong Vaksinasi Campak
Kemenkes Gencarkan Komunikasi Publik Dorong Vaksinasi Campak

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) intensifkan komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya vaksinasi campak, terutama di tengah tantangan kepercayaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU PPRT Besok, Menaker Tegaskan Hak Asasi Pekerja Rumah Tangga
DPR Sahkan RUU PPRT Besok, Menaker Tegaskan Hak Asasi Pekerja Rumah Tangga

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pekerja rumah tangga sebagai warga negara memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara.

Baca Selengkapnya
DPR Gelar Rapat Bareng 4 Rektor Kampus Negeri Bahas Kekerasan Seksual
DPR Gelar Rapat Bareng 4 Rektor Kampus Negeri Bahas Kekerasan Seksual

Rapat digelar tertutup karena membahas kasus kekerasan seksual di kampus.

Baca Selengkapnya
BPOM Ungkap Lonjakan Penyalahgunaan Ketamin dari 2022 hingga 2024
BPOM Ungkap Lonjakan Penyalahgunaan Ketamin dari 2022 hingga 2024

BPOM mencatat lonjakan penyalahgunaan ketamin 2022–2024. Pemerintah kini memperketat distribusi dan menyiapkan langkah pencegahan lintas sektor.

Baca Selengkapnya