Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KPU dan Komisi II DPR rapat bahas DPT dan DPS Pilkada 2018

KPU dan Komisi II DPR rapat bahas DPT dan DPS Pilkada 2018

DPR

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
KPU dan Komisi II DPR rapat bahas DPT dan DPS Pilkada 2018

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali (kanan) berjabat tangan dengan Ketua KPU Arief Budiman (tengah), Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh (kedua kiri), anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (kiri) dan anggota KPU Evi Novida Ginting Manik (kedua kanan) sebelum memulai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5). Dalam rapat tersebut dibahas permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Sementara (DPT dan DPS) dalam Pilkada 2018.

KPU dan Komisi II DPR rapat bahas DPT dan DPS Pilkada 2018

Ketua KPU Arief Budiman saat mengikuti rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).

KPU dan Komisi II DPR rapat bahas DPT dan DPS Pilkada 2018

Ketua KPU Arief Budiman saat mengikuti rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).

KPU dan Komisi II DPR rapat bahas DPT dan DPS Pilkada 2018

Ketua KPU Arief Budiman saat mengikuti rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).

KPU dan Komisi II DPR rapat bahas DPT dan DPS Pilkada 2018

Ketua KPU Arief Budiman saat mengikuti rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).

KPU Siapkan Pemutakhiran Data Pemilih dan Dapil Khusus IKN untuk Pemilu 2029
KPU Siapkan Pemutakhiran Data Pemilih dan Dapil Khusus IKN untuk Pemilu 2029

Dia mengatakan, KPU akan menyiapkan tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027.

Baca Selengkapnya
Komisi I DPR: Menarik Pajak di Selat Malaka akan Menimbulkan Konflik Baru
Komisi I DPR: Menarik Pajak di Selat Malaka akan Menimbulkan Konflik Baru

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

Baca Selengkapnya
DPR Soroti Fasilitas Barantin yang Dinilai Belum
DPR Soroti Fasilitas Barantin yang Dinilai Belum

DPR menilai fasilitas Barantin belum memadai meski anggaran telah disetujui. Perbaikan dan modernisasi laboratorium ditargetkan rampung 2027.

Baca Selengkapnya
Wamendagri Usul Denda bagi Warga yang Hilangkan e-KTP
Wamendagri Usul Denda bagi Warga yang Hilangkan e-KTP

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Kepala BPOM Tingkatkan Pengawasan MBG
DPR Minta Kepala BPOM Tingkatkan Pengawasan MBG

Belum adanya kewajiban sertifikasi bagi dapur-dapur operasional juga disorot.

Baca Selengkapnya
Krisis Energi Global, Legislator PDIP Sebut Momentum Transformasi Sistem Transportasi Angkutan Umum
Krisis Energi Global, Legislator PDIP Sebut Momentum Transformasi Sistem Transportasi Angkutan Umum

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.

Baca Selengkapnya
Tok! DPR Sahkan UU Pelindungan Saksi dan Korban
Tok! DPR Sahkan UU Pelindungan Saksi dan Korban

Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.

Baca Selengkapnya
Puan Pimpin Pengesahan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban
Puan Pimpin Pengesahan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca Selengkapnya
Penutupan Sidang DPR, Puan Ungkap Dukacita Atas Gugurnya Pasukan Perdamaian RI di Lebanon
Penutupan Sidang DPR, Puan Ungkap Dukacita Atas Gugurnya Pasukan Perdamaian RI di Lebanon

Puan Maharani mengungkapkan rasa duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon saat sidang DPR.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru UU Pekerja Rumah Tangga, Besaran THR Disesuaikan Perjanjian
Aturan Baru UU Pekerja Rumah Tangga, Besaran THR Disesuaikan Perjanjian

Selain THR, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) juga mengatur mengenai hak-hak serta jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan UU PPRT, Ini Daftar Hak Pekerja Rumah Tangga
DPR Sahkan UU PPRT, Ini Daftar Hak Pekerja Rumah Tangga

UU PPRT resmi disahkan DPR. Aturan ini mengatur hak pekerja rumah tangga, mulai dari upah, jam kerja, cuti, hingga jaminan sosial.

Baca Selengkapnya
Tok, DPR Sahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Tok, DPR Sahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

DPR resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, disambut dukungan pemerintah.

Baca Selengkapnya