Wakil DPR, Fadli Zon menyerahkan berkas kepada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat rapat paripurna DPR yang membahas tentang Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/10).
RUU Ormas
Wakil DPR, Fadli Zon menyerahkan berkas kepada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat rapat paripurna DPR yang membahas tentang Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/10).
DPR telah resmi mengesahkan Perppu Nomor 2/2017 menjadi undang-undang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013.
Rapat tersebut sempat berjalan alot karena sikap fraksi mengenai perppu ini terbelah.
Hasilnya, 7 fraksi sepakat dengan Perppu Ormas, namun dengan catatan akan ada revisi setelah disahkan menjadi UU.
Sementara itu 3 fraksi, yakni PAN, Gerindra, dan PKS, tetap tegas menolak RUU Ormas.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan keterangan saat menghadiri rapat paripurna DPR yang membahas tentang Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/10).
Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.
Baca SelengkapnyaAbidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.
Baca Selengkapnya
Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan pasar keuangan.
Baca SelengkapnyaPengesahan ini setelah sebelumnya menggelar rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR RI dalam hal Komisi III pada Selasa (9/6).
Baca Selengkapnya"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.
Baca Selengkapnya
Temuan itu terungkap usai penyidik mendalami aliran dana yang melibatkan sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kuota haji khusus.
Baca SelengkapnyaIa menyebutkan, tingginya arus manusia dan modal asing ke Bali belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang terintegrasi.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut diinisiasi DPR sebagai forum evaluasi.
Baca Selengkapnya
Koordinasi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan legislatif menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya
Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara harmonis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada saat ini.
Baca SelengkapnyaBima juga menegaskan bahwa pemerintah sepakat pemekaran daerah harus dilakukan secara selektif dan melalui pertimbangan yang matang.
Baca SelengkapnyaKebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan bangsa sebagaimana amanat konstitusi.
Baca Selengkapnya