Kesehatan mental anak tidak hanya dipengaruhi faktor luar, melainkan erat kaitannya dengan ketahanan ekonomi keluarga. Perempuan berdaya menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan rumah yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

KPAI mendesak polisi mengusut tuntas dugaan prostitusi anak di Lokasari, Jakbar, dan meminta anak yang terlibat diposisikan sebagai korban.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak aparat penegak hukum untuk memproses secara maksimal pelaku kekerasan seksual terhadap 17 santri di pesantren Ciawi, Bogor, menolak penyelesaian di luar hukum.

Pemerintah Kota Yogyakarta bergerak cepat mengidentifikasi daycare terpercaya dan amanah guna menampung anak-anak korban kekerasan, menyusul insiden memilukan di salah satu tempat penitipan anak.

Setelah terungkapnya praktik tidak manusiawi di daycare itu, pihak berwenang menetapkan 13 individu sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Pemerintah Kota Yogyakarta bergerak cepat membentuk tim pendampingan psikologis korban kekerasan daycare, menyusul kasus penelantaran anak di Daycare Little Aresha yang menghebohkan publik.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan imbauan pengawasan tugas sekolah setelah insiden tragis seorang siswa tewas akibat ledakan senjata api rakitan. KPAI meminta sekolah dan orang tua lebih cermat dalam mengawasi tugas anak.

KPAI apresiasi Komdigi dorong implementasi PP Tunas demi **perlindungan anak digital**. Kepatuhan Meta membatasi akses usia 16+ jadi bukti, namun KPAI ingatkan implementasi berkelanjutan penting.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan investigasi transparan terkait insiden keracunan massal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 72 siswa di Jakarta Timur.

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan paman dan ponakan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kini memasuki babak baru dengan pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Jaksel. Simak detail penanganan kasus kekerasan seksual Jaksel ini.

Pemerhati anak dan pendidikan menyoroti peran penting PP Tunas dalam mendorong platform digital untuk mencegah praktik child grooming, sebuah langkah krusial untuk melindungi anak di ruang digital Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung penuh implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang berlaku mulai hari ini, namun menekankan pentingnya pengawasan ketat demi perlindungan anak di ranah digital.