Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah mengesahkan sebuah resolusi yang meminta agar Republik Islam Iran menghentikan serangannya terhadap negara-negara di kawasan Teluk. Namun, resolusi ini tidak mencakup serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran, yang memicu reaksi keras dari duta besar Iran.
Resolusi tersebut diajukan oleh Bahrain, yang merupakan tetangga Iran di Teluk, dan didukung oleh 135 negara. Dalam dokumen tersebut, DK PBB menuntut agar Iran segera menghentikan semua serangan terhadap Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania.
Selain itu, resolusi ini juga mengutuk tindakan atau ancaman yang dilakukan Iran yang dapat mengganggu pelayaran internasional melalui Selat Hormuz. Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa 13 negara mendukung resolusi ini, tanpa ada yang menolak, sementara Rusia dan China memilih untuk abstain. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh Middle East Eye.
Di sisi lain, rancangan resolusi kedua yang diusulkan oleh Rusia, yang menyerukan agar semua pihak menghentikan permusuhan, ditolak. Duta Besar Bahrain untuk PBB, Jamal Fares Alrowaiei, menekankan bahwa hasil pemungutan suara ini mencerminkan peran penting kawasan Teluk dalam perekonomian global.
"Karena itu, memastikan keamanan kawasan ini bukan sekadar persoalan regional, tetapi merupakan tanggung jawab internasional bersama yang berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi global dan keamanan energi," katanya saat berbicara di hadapan DK PBB.
Sebaliknya, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menilai pengesahan resolusi ini sebagai penyalahgunaan yang jelas terhadap DK PBB, yang akan meninggalkan bekas yang mendalam dalam sejarahnya.
"Perlu saya tegaskan: resolusi ini merupakan ketidakadilan nyata terhadap negara saya, yang justru menjadi korban utama dari tindakan agresi yang nyata," tegasnya.
Advertisement
Bias dan Sepihak
Perang Iran dimulai pada 28 Februari setelah serangan yang dilancarkan oleh AS dan Israel di berbagai wilayah Iran, yang mengakibatkan tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta sejumlah pejabat senior dan banyak warga sipil. Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke Israel serta ke negara-negara di kawasan Teluk yang memiliki pangkalan udara AS.
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyatakan bahwa strategi Iran yang bertujuan menciptakan kekacauan di kawasan justru berbalik merugikan mereka sendiri.
"Strategi Iran menebar kekacauan, mencoba menyandera negara-negara tetangganya, serta menggoyahkan keteguhan kawasan jelas berbalik merugikan mereka sendiri, sebagaimana terlihat dari hasil pemungutan suara hari ini," ujarnya.
Di sisi lain, China menganggap bahwa serangan yang dilakukan oleh AS dan Israel tidak memiliki otorisasi dari Dewan Keamanan PBB dan harus segera dihentikan. Fu Cong, perwakilan China di PBB, menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan dan keamanan negara-negara Teluk, meskipun ia menyatakan bahwa teks resolusi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan akar masalah dan gambaran keseluruhan konflik secara seimbang.
Sementara itu, Vasily Nebenzya, perwakilan Rusia di PBB, mengkritik resolusi yang dihasilkan sebagai bias dan sepihak.
"Pengesahan resolusi ini oleh Dewan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bertindak dengan itikad buruk---terutama pihak yang memulai perang ini---untuk melanjutkan tindakan agresi terhadap Iran," katanya.
Nebenzya juga mengajukan rancangan resolusi terpisah yang diharapkannya dapat meredakan situasi dengan cara yang lebih netral.
Rancangan resolusi tersebut secara sengaja tidak menyebutkan nama pihak mana pun yang terlibat dalam konflik. Namun, rancangan dari Rusia ini ditolak dalam pemungutan suara, di mana empat negara mendukungnya---China, Pakistan, Rusia, dan Somalia---sementara dua negara menolak yaitu Latvia dan AS, serta sembilan negara abstain, termasuk Bahrain, Kolombia, dan Inggris.