Indonesia Desak ASEAN Lebih Konkret Soal HAM, Tolak Standar Ganda Serta Soroti Isu Palestina dan Perdagangan Manusia

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono menegaskan bahwa langkah konkret dalam memajukan hak asasi manusia (HAM) di kawasan Asia Tenggara sangatlah penting. Pernyataan ini disampaikannya dalam pertemuan ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM) yang berkolaborasi dengan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam kesempatan pertamanya bersama AICHR, Menlu Sugiono mengingatkan bahwa upaya pemajuan HAM tidak boleh hanya berhenti pada pernyataan politik.

"Tugas kita sekarang adalah menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam aksi nyata," tegasnya di hadapan para delegasi, mengutip pernyataan resmi dari Kemlu RI pada Rabu (9/7/2025).

Indonesia mendorong AICHR untuk lebih responsif dalam menangani isu-isu HAM yang mendesak, seperti perdagangan manusia, kerusakan lingkungan, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Menlu Sugiono juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program-program AICHR dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Selain itu, Indonesia mendesak AICHR untuk tidak bersikap pasif dalam menghadapi standar ganda terkait isu HAM di tingkat global. "AICHR harus berani menolak standar ganda HAM, termasuk dalam kasus Palestina," ujarnya dengan tegas, menyoroti ketidakadilan yang masih berlangsung di kancah internasional.

Perkuat langkah-langkah dalam melindungi hak asasi manusia

Di sisi lain, Indonesia menyambut positif pelaksanaan ASEAN Human Rights Dialogue serta peluncuran ASEAN Guidelines on the Implementation of the Non-Punishment Principle for Protection of Victims of Trafficking in Persons. Menlu Sugiono mengungkapkan bahwa kedua inisiatif tersebut merupakan langkah nyata untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan di kawasan. Ia juga menyerukan perlunya penguatan lembaga AICHR dan kolaborasi regional yang lebih erat agar nilai-nilai HAM dapat sejalan dengan pembangunan. "HAM bukan sekadar norma, tetapi fondasi bagi kawasan yang damai, adil, dan inklusif," tegasnya.

Wakil Indonesia di AICHR, Anita A. Wahid, menambahkan bahwa Indonesia sedang menyusun dua deklarasi baru bersama AICHR, yang mencakup hak atas lingkungan yang sehat serta hak atas pembangunan dan perdamaian. Ia menilai partisipasi aktif Indonesia sebagai bukti komitmen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM di ASEAN.

Dalam pertemuan tersebut, AICHR juga secara resmi menyampaikan Laporan Tahunan 2025 kepada forum AMM ke-58. Dalam laporan tersebut, tercatat 16 program telah dilaksanakan selama periode Juli 2024 hingga Juni 2025, dengan Indonesia menjadi negara paling aktif melalui enam kegiatan yang mencakup isu-isu HAM sipil-politik, pembangunan, serta lingkungan hidup.