Bahasa Negara Ini Dinilai Terlalu Sulit Bagi Orang Asing, Bahkan Warga Lokalnya Sendiri Gagal dalam Ujian

Pemerintah Prancis dianggap telah menetapkan ujian bahasa baru yang terlalu menantang bagi orang asing yang ingin menetap di negara tersebut. Laporan mengenai dampak dari undang-undang imigrasi yang baru, yang akan mulai diterapkan tahun ini, mengungkapkan bahwa kebijakan ketat ini dapat menyebabkan sekitar 60.000 orang ditolak permohonan izin tinggal mereka di Prancis. Ujian ini dikenakan biaya sekitar 100 euro dan merupakan bagian dari undang-undang yang disahkan setahun lalu, bertujuan untuk memperketat kontrol perbatasan serta mengusir imigran. Sebelumnya, mereka yang ingin mengajukan permohonan kartu sejour (dokumen resmi untuk izin tinggal di Prancis) hanya perlu menandatangani 'kontrak integrasi' dan berkomitmen untuk belajar bahasa Prancis. Sebelumnya, ujian bahasa ini hanya diwajibkan bagi mereka yang mengajukan permohonan kewarganegaraan atau izin tinggal jangka panjang. Hal ini sebagaimana dikutip dari The Guardian, pada hari Minggu (16/2/2025).

Pemerintah Prancis berargumen bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan orang asing dalam berintegrasi ke dalam masyarakat Prancis. Undang-undang baru ini mewajibkan para pemohon untuk menunjukkan kemampuan bahasa Prancis setara dengan tingkat pelajar sekolah menengah pertama (usia antara 11 hingga 15 tahun). Bagi mereka yang ingin tinggal lebih lama atau mendapatkan kewarganegaraan, kemampuan bahasa yang dibutuhkan akan lebih tinggi.

Penyelidikan oleh FranceInfo mengungkapkan bahwa ujian ini sangat sulit, bahkan bagi penutur asli bahasa Prancis. Dalam penelitian tersebut, sepuluh sukarelawan asal Prancis, termasuk seorang mahasiswa sastra dengan lima tahun pendidikan tinggi, diikutsertakan dalam ujian yang akan dihadapi oleh calon pemohon kewarganegaraan. Dari sepuluh orang tersebut, lima gagal dalam ujian tertulis tetapi lulus ujian lisan, sementara dua orang lainnya tidak mencapai tingkat kemampuan yang diperlukan.

Felix Guyon, dari sekolah Thot yang mendukung pengungsi dan pencari suaka untuk belajar bahasa Prancis, menyatakan, "Tingkat ujian ini terlalu tinggi untuk sebagian besar orang asing yang menginginkan kewarganegaraan atau izin tinggal jangka panjang di Prancis." Laporan mengenai dampak undang-undang ini yang disampaikan kepada Senat menunjukkan bahwa lebih dari 330.000 orang akan terpengaruh dalam tahun pertama pelaksanaan.

Diperkirakan sekitar 60.000 orang dari jumlah tersebut akan gagal dalam ujian bahasa dan kehilangan hak untuk tinggal di Prancis. Menteri Dalam Negeri Prancis, Bruno Retailleau, menyatakan bulan lalu, "Jika seseorang yang berasal dari luar negeri telah tinggal secara sah di Prancis selama beberapa tahun dan tidak bisa berbahasa Prancis, itu karena mereka tidak berusaha." Isi undang-undang baru tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang mengajukan permohonan kewarganegaraan harus "memberikan bukti kemampuan bahasa yang memungkinkan mereka untuk setidaknya memahami konteks dasar dari subjek konkret atau abstrak dalam ujian yang kompleks, berkomunikasi dengan spontan, dan mengekspresikan diri dengan jelas dan terperinci tentang berbagai topik."

Kebijakan yang berpihak pada kanan

Didier Leschi, Direktur Jenderal Kantor Imigrasi dan Integrasi Prancis, menyatakan bahwa Prancis hanya mengikuti standar yang diterapkan di negara-negara tetangga, termasuk Jerman. Ia menjelaskan, "Seluruh sistem ini dirancang untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada orang-orang dan membantu mereka berintegrasi. Anda harus memiliki keyakinan pada mereka. Mereka diberi waktu tiga tahun untuk mencapai kemampuan bahasa minimum dan memperbarui izin tinggal mereka."

Marianne, seorang wanita asal Comoros yang telah tinggal di Prancis selama lebih dari sepuluh tahun dan bekerja sebagai pembersih, menyampaikan kepada FranceInfo, "Masalahnya adalah saya tidak punya cukup waktu. Saya belum pernah bersekolah di Prancis dan saya tidak memiliki kemampuan bahasa yang dibutuhkan." Isu ini juga mendapat tanggapan dari koordinator dan guru di asosiasi A Voix Haute, yang membantu orang belajar bahasa Prancis, yang menegaskan, "Ada banyak orang yang sudah sangat mahir berbahasa Prancis, yang berbicara dengan lancar setiap hari di tempat kerja, namun mereka tidak akan lulus ujian ini."

Belum ada kepastian mengenai kapan peraturan baru ini akan mulai diterapkan. Sebagian besar pensiunan berusia lebih dari 65 tahun akan dikecualikan dari ujian ini, termasuk mereka yang sedang mengajukan atau memperbarui kartu pengunjung tahunan. Legislasi ini, yang dikenal sebagai undang-undang pengendalian imigrasi dan peningkatan integrasi, disusun oleh mantan Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin dan disetujui pada Januari 2024.

Pemerintahan Presiden Emmanuel Macron memandang kebijakan ini sebagai langkah ke kanan, karena lebih ketat dalam hal imigrasi dan lebih fokus pada integrasi, yang selaras dengan pandangan politik konservatif.