Lima Orang Tewas Saat Unjuk Rasa Menentang Kekuasaan Militer di Sudan

Pasukan keamanan Sudan menembakkan peluru tajam dan gas air mata pada Sabtu (13/11) untuk membubarkan pengunjuk rasa yang mengecam kekuasaan militer di negara itu, menewaskan lima orang dan melukai beberapa lainnya, jelas para aktivis.

Kekerasan itu terjadi saat ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi turun lagi ke jalan-jalan di seluruh Sudan untuk berunjuk rasa menentang kudeta militer bulan lalu. Kudeta tersebut menuai kecaman internasional dan demo besar-besaran di jalan-jalan ibu kota Khartoum dan di tempat lain di negara itu.

Dikutip dari Al Arabiya, Minggu (14/11), lima pengunjuk rasa tewas di Khartoum dan kota kembarnya Omdurman, termasuk empat karena tembakan dan satu karena tabung gas air mata, menurut Komite Dokter Sudan. Beberapa lainnya terluka, termasuk karena tembakan.

Unjuk rasa, yang diserukan oleh gerakan pro-demokrasi, terjadi dua hari setelah pemimpin kudeta Jenderal Abdel-Fattah Burhan mengangkat kembali dirinya sendiri sebagai kepala Dewan Berdaulat, badan pemerintahan sementara Sudan. Keputusan tersebut membuat marah aliansi pro-demokrasi.

"Bagi saya, ini adalah dewan yang tidak sah dan ini adalah keputusan sepihak yang diambil oleh Burhan sendiri," kata seorang pengunjuk rasa Wigdan Abbas, petugas kesehatan berusia 45 tahun.

"Itu adalah keputusan oleh satu orang, tanpa konsultasi koalisi untuk kebebasan dan perubahan."

Militer Sudan merebut kekuasaan pada 25 Oktober, membubarkan pemerintah transisi dan menangkap puluhan pejabat dan politisi. Kudeta itu merusak rencana transisi menuju pemerintahan demokratis, lebih dari dua tahun setelah pemberontakan rakyat memaksa penggulingan otokrat lama Omar al-Bashir dan pemerintahan Islamnya.

Unjuk rasa pada Sabtu diserukan oleh Asosiasi Profesional Sudan dan Komite Perlawanan. Kedua kelompok tersebut adalah kekuatan utama di balik pemberontakan melawan al-Bashir pada April 2019. Partai dan gerakan politik lainnya bergabung dalam seruan tersebut. Komite Dokter Sudan juga merupakan bagian dari gerakan pro-demokrasi.

Gerakan mereka menentang kembalinya kesepakatan pembagian kekuasaan yang membentuk pemerintahan transisi yang digulingkan pada akhir 2019 dan menuntut penyerahan penuh kepada warga sipil untuk memimpin transisi menuju demokrasi.

Sebelumnya pada Sabtu, pengunjuk rasa berkumpul di Khartoum mengibarkan bendera Sudan dan poster Perdana Menteri Abdalla Hamdok yang digulingkan, yang telah berada di bawah tahanan rumah sejak kudeta. Mereka juga meneriakkan “sipil, sipil,” mengacu pada tuntutan utama mereka agar para jenderal menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil.

Kemudian, para demonstran berkumpul kembali di Khartoum dan menutup satu jalan utama dengan batu dan ban yang dibakar. Unjuk rasa juga berlangsung di berbagai kota lainnya.

"Pemuda, tidak akan menyerah dan tidak akan menghentikan revolusi ini sampai kita mencapai tujuan revolusi," kata Mohammed Ahmed (28), seorang mahasiswa.

Hamza Baloul, menteri informasi di pemerintahan yang digulingkan, ikut dalam demonstrasi hari Sabtu setelah dia dibebaskan dari tahanan awal bulan ini.

Seharusnya “tidak ada negosiasi dengan para pemimpin kudeta,” jelasnya kepada para pengunjuk rasa di Khartoum.

"Rakyat Sudan bersikeras pada pemerintahan sipil, negara sipil (pemerintah) adalah pilihan kami dan kami akan memperjuangkannya."

Demonstrasi berlangsung di tengah pengamanan yang ketat. Pihak berwenang telah menutup jembatan di atas Sungai Nil yang menghubungkan lingkungan Khartoum. Pasukan dan pasukan paramiliter juga menutup daerah di sekitar markas militer, tempat ribuan pengunjuk rasa mendirikan kamp pada April 2019, memaksa militer untuk menyingkirkan al-Bashir.

Utusan PBB di Sudan, Volker Perthes, mendesak pasukan keamanan untuk “menahan diri sepenuhnya” dan menyerukan para demonstran untuk “mempertahankan prinsip protes damai.”

Sejak kudeta 25 Oktober, setidaknya 17 pengunjuk rasa tewas karena kekerasan aparat, menurut dokter Sudan dan PBB. Jumlah tersebut termasuk para pengunjuk rasa yang tewas pada Sabtu. Upaya mediasi yang sedang berlangsung bertujuan untuk mencari jalan keluar dari krisis.

Perthes mengatakan dia menggelar diskusi pada Jumat dengan perwakilan gerakan unju rasa di Khartoum, aktivis masyarakat sipil dan Mohammed Hassan al-Taishi, seorang anggota dewan sipil yang dibubarkan dalam kudeta. Nasredeen Abdulbari, menteri kehakiman dari pemerintah yang digulingkan, juga ikut serta.

Reporter Magang: Ramel Maulynda Rachma