Pasukan Keamanan Sudan Tembak Mati Dua Demonstran Anti-Kudeta

Pasukan keamanan Sudan menembak mati dua orang pada Sabtu (30/10) selama unjuk rasa massal menentang kudeta militer, menurut ikatan dokter negara tersebut. Penembakan terjadi meskipun Barat berulang kali meminta penguasa militer baru Sudan untuk menahan diri dan mengizinkan unjuk rasa damai.

Ribuan orang Sudan turun ke jalan, di mana peluit dan genderang mengiringi nyanyian "revolusi, revolusi" sebagai protes atas kudeta pekan ini, yang mengancam akan menggagalkan transisi negara itu menuju demokrasi.

Kelompok-kelompok pro-demokrasi menyerukan unjuk rasa di seluruh negeri, menuntut dikembalikannya pemerintahan yang digulingkan dan membebaskan tokoh-tokoh politik senior yang ditangkap.

AS dan PBB memperingatkan orang kuat Sudan, Jenderal Abdel-Fattah Burhan untuk menahan diri dan menganggap unjuk rasa sebagai ujian.

Burhan mengklaim transisi menuju demokrasi akan terus berlanjut meskipun militer mengambil alih kekuasaan. Burhan berjanji akan segera mengangkat pemerintahan teknokrat baru. Gerakan pro-demokrasi khawatir militer tidak mengurangi cengkeramannya, dan akan menunjuk politisi yang dapat dikontrolnya.

Unjuk rasa Sabtu dapat meningkatkan tekanan pada para jenderal yang menghadapi kecaman dari AS dan negara-negara Barat lainnya untuk memulihkan pemerintahan sipil.

Massa mulai berkumpul Sabtu sore di ibu kota Khartoum dan kota kembarnya Omdurman, para pengunjuk rasa meneriakkan “Menyerahlah, Burhan” dan “revolusi, revolusi.” Beberapa orang mengangkat spanduk bertuliskan, “Tidak mungkin mundur.”

Demonstrasi diserukan Asosiasi Profesional Sudan dan yang disebut Komite Perlawanan. Keduanya berada di garis depan pemberontakan yang menggulingkan otokrat lama Omar al-Bashir dan pemerintah Islamnya pada 2019.

Mereka menuntut pembubaran dewan militer yang sekarang berkuasa, dipimpin oleh Burhan, dan penyerahan pemerintah kepada warga sipil. Mereka juga menuntut pembubaran kelompok paramiliter dan penataan kembali badan-badan militer, intelijen, dan keamanan. Mereka ingin para perwira yang setia kepada al-Bashir disingkirkan.

Komite Dokter Sudan mengatakan pasukan keamanan menembak mati dua orang di Omdurman. Satu ditembak di kepalanya, dan yang lainnya di perutnya.

Komite, yang merupakan bagian dari Asosiasi Profesional Sudan, mengatakan pasukan keamanan menggunakan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa di Omdurman dan tempat-tempat lain di ibu kota. Sejumlah pengunjuk rasa juga disebut terluka.

Di tempat lain pada Sabtu, pasukan keamanan menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa ketika mereka berusaha menyeberangi Jembatan Manshia di atas Sungai Nil untuk mencapai pusat kota Khartoum, juru bicara asosiasi profesional, Mohammed Yousef al-Mustafa.

“Tidak ada lagi mediasi pembagian kekuasaan dengan dewan militer,” jelasnya, dikutip dari Al Arabiya, Minggu (31/10).

“Mereka (para jenderal) telah gagal dalam transisi dan melakukan kudeta.”

Sebelum unjuk rasa, pasukan keamanan menutup jalan-jalan utama dan jembatan yang menghubungkan lingkungan Khartoum. Keamanan ketat diberlakukan di pusat kota dan di luar markas militer, lokasi unjuk rasa utama dalam pemberontakan 2019.

Sejak kudeta militer, terjadi demo di jalanan setiap hari. Dengan penembakan fatal pada Sabtu, jumlah keseluruhan orang yang terbunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta meningkat menjadi 11, menurut Komite Dokter dan aktivis Sudan. Setidaknya 170 lainnya terluka, menurut PBB.

Ada kekhawatiran pasukan keamanan akan kembali menggunakan kekerasan untuk membubarkan pengunjuk rasa. Sejak Senin, pasukan keamanan menembakkan peluru tajam, peluru karet dan gas air mata ke arah demonstran anti-kudeta. Mereka juga memukuli pengunjuk rasa dengan tongkat dan cambuk.

Perwakilan PBB dan AS telah mendesak militer untuk menahan diri.

Militer diminta hindari kekerasan

Utusan khusus PBB untuk Sudan, Volker Perthes, bertemu dengan Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo, seorang pemimpin kudeta yang terlihat dekat dengan Burhan pada Jumat malam. Dagalo memimpin Pasukan Pendukung Cepat yang ditakuti, sebuah unit paramiliter yang mengendalikan jalan-jalan di ibu kota Khartoum dan memainkan peran utama dalam kudeta.

Perthes mengatakan di Twitter, “menekankan perlunya ketenangan, mengizinkan unjuk rasa damai dan menghindari konfrontasi apa pun” dalam pembicaraannya dengan Dagalo.

Clement Nyaletsossi Voule, pelapor khusus PBB tentang hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, juga mendesak pasukan keamanan untuk menghindari kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

“Mereka akan dimintai pertanggungjawaban secara individu atas penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap pengunjuk rasa. Kami pantau,” tegasnya.

Burhan telah mengklaim kudeta diperlukan untuk mencegah perang saudara, mengutip apa yang dia katakan adalah perpecahan yang berkembang di antara kelompok-kelompok politik. Namun, kudeta terjadi kurang dari sebulan sebelum dia menyerahkan kepemimpinan Dewan Berdaulat, badan pembuat keputusan utama di Sudan, kepada seorang warga sipil. Langkah seperti itu akan mengurangi cengkeraman militer di negara itu. Dewan tersebut memiliki anggota sipil dan militer.

Sebagai bagian dari kudeta, Burhan membubarkan dewan dan pemerintahan transisi, yang dipimpin Perdana Menteri Abdalla Hamdok, yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari. Dia juga memberlakukan darurat nasional dan otoritas militer sebagian besar memutus layanan internet dan telepon seluler. Akses internet sebagian besar tetap terganggu pada Sabtu, menurut kelompok advokasi akses internet NetBlocks.

Burhan mengangkat dirinya sebagai kepala dewan militer yang akan memerintah Sudan hingga pemilihan umum pada Juli 2023. Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita pemerintah Rusia, Sputnik yang diterbitkan Jumat, Burhan mengatakan dia akan segera menunjuk perdana menteri baru yang akan membentuk Kabinet yang akan berbagi kepemimpinan negara dengan militer.

“Kami memiliki tugas patriotik untuk memimpin rakyat dan membantu mereka dalam masa transisi hingga pemilihan umum diadakan,” jelas Burhan dalam wawancara tersebut.

Dia mengatakan selama unjuk rasa berlangsung damai, “pasukan keamanan tidak akan campur tangan.”

Namun, pengamat meragukan militer akan mengizinkan transisi penuh ke pemerintahan sipil, jika hanya untuk memblokir pengawasan sipil atas kepemilikan keuangan besar militer.

Reporter Magang: Ramel Maulynda Rachma