AS Bertanggung Jawab Atas 36 Persen Penjualan Senjata Dunia

Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas 36 persen penjualan persenjataan global, mengalami pertumbuhan lebih dari 20 persen dalam lima tahun terakhir.

Lembaga penelitian yang berbasis di Stockholm menemukan, dari 2015 sampai 2019, AS mencatat 36 persen penjualan seluruh senjata konvensional – naik 23 persen dari lima tahun sebelumnya.

Angka tersebut menempatkan AS berada jauh dari Rusia, negara penjual senjata terbesar kedua, yang mengalami penurunan 18 persen dalam pangsa penjualan senjata dunia untuk periode lima tahun yang sama.

Tiga dari lima negara penjual senjata terbesar lainnya seperti China, Prancis, dan Jerman – mencatat sekitar 19,2 persen penjualan senjata, menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), yang mengumpulkan laporan tersebut, dilansir The Independent, Selasa (16/3).

SIPRI juga mengungkapan penjualan senjata dunia 20 persen lebih tinggi dibandingkan pada 2005-2009, meningkatkan kekhawatiran perdagangan senjata saat ini mendekati seperti saat menjelang akhir perang dingin.
“Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah periode pertumbuhan cepat dalam transfer senjata dalam dua dekade terakhir telah berakhir,” jelas peneliti senior SIPRI, Pieter Wezeman.

“Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 dapat membuat beberapa negara meninjau kembali impor senjata mereka di tahun-tahun mendatang.”

"Namun, pada saat yang sama, bahkan pada puncak pandemi pada tahun 2020, beberapa negara menandatangani kontrak besar untuk senjata utama,” imbuhnya kepada BBC.

Yang menjadi perhatian adalah implikasi dari penjualan senjata AS kepada rezim otoriter di Timur Tengah, yang mencatat pertumbuhan tercepat dalam impor senjata regional.

AS bertanggung jawab atas 73 persen dari semua senjata yang diimpor oleh Arab Saudi dalam lima tahun terakhir, negara yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Termasuk kesepakatan untuk pesawat tempur dan senjata lain yang ditandatangani oleh mantan presiden Barack Obama pada 2010.

Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab (UEA) dan Yordania, baru-baru ini menjadi penerima manfaat dari kebijakan mantan presiden AS Donald Trump, yang menghentikan Kongres memblokir senjata “darurat” senilai USD 8,1 miliar untuk tiga negara Timur Tengah.

Sementara wilayah yang bergantung pada AS dan negara-negara barat lainnya untuk impor senjata juga bisa menjadi titik pengaruh bagi pemerintahan Biden di masa depan, Gedung Putih dilaporkan membekukan kesepakatannya dengan Arab Saudi dan UEA sementara peninjauan dilakukan terhadap penjualan di bulan Januari.