Telepon Pertama Joe Biden ke Saudi Bakal dengan Raja Salman, Bukan Pangeran MBS

Gedung Putih hari ini menyampaikan panggilan telepon pertama dari Presiden Joe Biden hanya akan ditujukan untuk Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz, bukan pemimpin de facto Putera Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman (MBS).

Biden memanfaatkan diplomasi telepon untuk menyampaikan kebijakannya untuk menegaskan pemutusan kebijakan Timur Tengah Donald Trump.

Walaupun Biden telah menghubungi sejumlah sekutu AS di berbagai negara, dia membuat para pemimpin Israel dan Saudi menunggu teleponnya.

Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki menyampaikan, ketika Biden akhirnya menghubungi pemimpin Saudi, dia tak mau menghubungi MBS, yang cukup dekat dengan pemerintahan Trump.

"Kami telah memperjelas sejak awal bahwa kami akan mengkalibrasi ulang hubungan kami dengan Arab Saudi," jelas Psaki, dilansir AFP, Rabu (17/2).

Dia menambahkan, pihaknya ingin dalam obrolan telepon ini adalah antar pemimpin yang posisinya sama atau antar sejawat.

"Sejawat presiden adalah Raja Salman," ujarnya.

Psaki kembali memperjelas bahwa pemerintahan Biden tak perlu terburu-buru menghubungi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu -- rekan terdekat Trump lainnya.

"Saya mengonfirmasi kepada Anda bahwa telepon pertamanya dengan pemimpin di wilayah itu akan berlangsung dengan Perdana Menteri Netanyahu," jelasnya.

"Saya tak punya tanggal pastinya untuk Anda tapi itu segera."

Psaki mengatakan, dinginnya hubungan pribadi tidak mencerminkan pergeseran komitmen AS pada "hubungan keamanan strategis yang penting" dengan Israel dan "kebutuhan pertahanan diri yang kritis" Arab Saudi.

Nikki Haley, mantan duta besar Trump untuk PBB, menuduh pemerintah Biden meremehkan sekutunya, Israel.

Menurut mantan analis Departemen Luar Negeri AS, Aaron David Miller, sikap AS ini secara tidak langsung menampar MBS.

"Masa-masa koneksi langsung MBS ke Gedung Putih tampaknya telah berakhir - setidaknya untuk saat ini," katanya di Twitter.

Dua pekan setelah dilantik sebagai presiden, Biden mengumumkan diakhirinya dukungan AS untuk operasi ofensif Saudi dalam perang berkepanjangan di Yaman, yang dia sebut telah menciptakan "bencana kemanusiaan dan strategis."

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, juga memutuskan untuk menarik pemberontak Huthi - musuh Arab Saudi dalam konflik - dari daftar organisasi teroris AS. Gerilyawan yang didukung Iran itu melawan pemerintah Yaman yang didukung Saudi.

Penetapan Huthi sebagai organisasi teroris oleh pemerintahan Trump dikecam kelompok-kelompok kemanusiaan, mengatakan akan secara serius menghambat pengiriman bantuan ke wilayah besar Yaman yang dikendalikan oleh Huthi.

Awak bulan ini, Blinken berbicara dengan mitranya dari Saudi, Menteri Luar Negeri Faisal bin Farhan, dan membahas masalah HAM di kerajaan itu.

Para kritikus menuduh Trump memiliki rasa hormat yang rendah terhadap HAM karena mendukung para pemimpin Saudi.

Ketika Kongres AS menetapkan MBS bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, Trump malah menegaskan kembali dukungannya kepada MBS, menjelaskan bahwa hubungan dan penjualan senjata dengan Riyadh lebih penting daripada apa pun.