Bangladesh Pertimbangkan Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual

Unjuk rasa pecah di Bangladesh pada Sabtu di mana ratusan orang turun ke jalan menuntut keadilan setelah serangkaian pemerkosaan dan pelecehan seksual mendorong pemerintah mempertimbangkan hukuman berat bagi pelaku.

Sejumlah kasus pemerkosaan meningkat di Bangladesh dalam beberapa tahun terakhir, di mana pemerkosaan massal terhitung lebih dari seperlima dari hampir 1.000 kasus yang dilaporkan antara Januari dan September, kata kelompok hak asasi manusia Ain-o-Salish Kendra.

"Gantung pemerkosa!" teriak para pengunjuk rasa yang berkumpul di ibu kota Dhaka dan tempat lain, di mana ratusan pelajar juga berada di antara massa, dikutip dari Alarabiya, Minggu (11/10).

Sejumlah pengunjuk rasa membawa plakat bertuliskan pesan seperti "Tak ada ampun bagi pemerkosa" dan "Tolong katakan padaku, apakah aku yang berikutnya?"

Unjuk rasa pekan ini mendorong pemerintah mempertimbangkan untuk memperkenalkan hukuman mati bagi pemerkosa, di mana kabinet pemerintah dijadwalkan menerima usulan amandemen mendesak pada Senin.

"Kami membuat usulan atas perintah Perdana Menteri Sheikh Hasina," kata Menteri Hukum, Anisul Huq kepada Reuters.

"Kami ingin memastikan mereka yang bersalah mendapat hukuman paling berat," lanjutnya.

Demo Dipicu Video Pemerkosaan

Unjuk rasa pada Sabtu dipicu sebuah video sekelompok pria menelanjangi dan menyerang seorang perempuan selama hampir setengah jam di distrik tenggara Noakhali.

Sebuah penyelidikan oleh Komisi HAM Nasional, menemukan perempuan dalam video itu telah diperkosa berulang kali dan diancam dengan senjata oleh salah satu kelompok selama setahun terakhir.

Kemarahan publik juga dipicu pemerkosaan massal seorang perempuan di sebuah hostel di distrik Sylhet di wilayah utara yang kemudian mengarah pada penangkapan sejumlah anggota sayap pelajar partai berkuasa.

Pada Sabtu, Menteri Hukum Huq berjanji akan memproses hukum para pelaku terlepas dari latar belakang politik mereka. Huq juga mengatakan mereka akan diadili tanpa penundaan.

Banyak kasus pemerkosaan tak dilaporkan karena para perempuan takut mendapat stigma buruk. Aktivis HAM menyalahkan meningkatnya kasus pemerkosaan atas kurangnya kesadaran, impunitas budaya, dan perlindungan pelaku oleh individu berpengaruh atas alasan politis.