Parlemen AS desak Presiden Trump beri sanksi kepada China atas kamp Muslim Uighur

Anggota parlemen ASMarco Rubio mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menjatuhkan sanksi pada pejabat China yang terlibat dalam pengasingan minoritas Muslim di wilayah Xinjiang.

Dalam laporan The Wall Street Journal sebuah surat ditujukan kepada Sekretaris Negara Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Steve Mnuchin, menyerukan sanksi terhadap tujuh pejabat dan dua produsen peralatan pengawasan

"Hari ini saya dan kelompok partisan dari 16 anggota Kongres meminta @POTUS untuk menggunakan Undang-Undang global Magnitsky untuk membekukan aset dan melarang masuknya pejabat China yang bertanggung jawab atas kamp pengusian warga Muslim di wilayah #Xinjiang," Rubio kata di Twitter.

China telah membantah tuduhan bahwa telah memasukkan minoritas Muslim Uighur di kamp-kamp pengungsian.

Sebelumnya pada awal bulan ini seorang pejabat China mengatakan kepada komite hak asasi manusia PBB di Jenewa, bahwa tindakan itu diperlukan untuk memerangi ekstremisme dan terorisme, tetapi tidak menargetkan kelompok etnik tertentu atau membatasi kebebasan beragama.

Tetapi beberapa LSM dan para ahli mengatakan laporan dari mantan tahanan dan dokumen resmi menunjukkan program indoktrinasi politik dan budaya yang masif.

Tahun lalu, China melarang jenggot "yang terlalu panjang" dan kerudung Muslim di Xinjiang - yang berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan - dan memerintahkan semua pemilik mobil di wilayah itu untuk memasang perangkat pelacak GPS, dikutip dari Channel News Asia, Kamis (20/8).

Sementara itu pada Desember 2017, Human Rights Watch yang berbasis di New York melaporkan bahwa pihak berwenang Xinjiang berencana untuk mengumpulkan data biografi dari semua penduduk.