Myanmar dan Bangladesh bentuk tim gabungan pulangkan pengungsi Rohingya

Pemerintah Myanmar dan Bangladesh sepakat untuk memulangkan pengungsi Rohingya ke kampung halaman mereka di wilayah Rakhine. Saat ini pihak PBB memperkirakan ada 867.000 pengungsi di wilayah Cox's Bazar, wilayah di sebelah selatan Bangladesh berbatasan dengan Myanmar.

Mereka telah membentuk kelompok kerja bersama. Tim ini masing-masing terdiri dari 15 orang dari setiap negara mereka bekerja sesuai kesepakatan bilateral yang ditandatangani 23 November lalu.

Menlu Bangladesh AH Mahmood Ali menjelaskan rapat kerja bersama telah digelar Selasa (19/12) kemarin di Dhaka.

Dia mengaku puas dengan kemajuan tim ini. Mahmood juga berharap proses repatriasi bisa segera dilakukan. Demikian dikutip dari Dhaka Tribune. Namun proses repatriasi ini diduga akan menemui berbagai kendala.

Kemarin, Human Rights Watch merilis dugaan genosida di Myanmar dilakukan militer dengan sistematis. Dokumen HRW membeberkan tentara menjebak warga Rohingya di sepanjang sungai dan mulai memperkosa serta membunuh para pria, wanita dan anak-anak.

Hal ini menyebabkan gelombang terakhir pengungsi Myanmar yang berjumlah 645.000 orang menyeberang ke perbatasan Bangladesh untuk menyelamatkan diri mereka dari pembersihan etnis.

"Tentara Myanmar di sana tak hanya brutal tapi juga sistematis. Mereka melakukan pembunuhan dan kekerasan secara efisien yang hanya mungkin dilakukan lewat operasi yang terencana," kata Direktur HRW untuk Asia Brad Adams.

Sementara itu Plt ketua DPR Fadli Zon yang kemarin menemui Ketua Parlemen dan Wamenlu Bangladesh menegaskan negara-negara ASEAN perlu mengawal MoU repatriasi ini. Myanmar perlu didesak untuk menjamin keamanan para pengungsi yang berniat pulang ke Rakhine. Di sisi lain, Myanmar juga harus membangun infrastruktur Muslim Rohingya yang hancur karena dibakar militer saat operasi.

Dia menjamin parlemen dan pemerintah Indonesia akan terus membantu jalannya repatriasi ini.

"Kami akan aktif membantu penyelesaian isu Muslim Rohingya. Terutama yang menyangkut kepulangan mereka kembali ke kampung halaman," kata Fadli.