Trump mulai batasi pekerja asing & serukan beli produk dalam negeri

Trump mulai batasi pekerja asing & serukan beli produk dalam negeri. Trump akan menandatangani perintah eksekutif mengenai pembelian produk dan mempekerjakan warga asli AS saja. Hal ini untuk menekan pekerja asing yang mengais rezeki dari Negeri Paman Sam.

Marcheilla Ariesta Putri Hanggoro
Trump mulai batasi pekerja asing & serukan beli produk dalam negeri
trump ubah warna tirai gedung putih jadi emas. ©Reuters

Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif mengenai pembelian produk dan mempekerjakan warga asli AS saja. Hal ini untuk menekan pekerja asing yang mengais rezeki dari Negeri Paman Sam.'Beli Produk Amerika, Pekerjakan Warga Amerika' demikian sebutan Trump untuk perintah eksekutif terbarunya tersebut. Pernyataan ini dilontarkan dua pejabat senior di pemerintahannya saat menemani Trump mengunjungi Sanp-On Tools di Kenosha, Wisconsin.Dilansir dari USA Today, Selasa (18/4), dengan menggabungkan aspek kebijakan imigrasi dengan pengaturan pengadaan federal, praktis Trump menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk 'memajukan nasionalisme ekonomi' di negaranya tanpa menunggu tindakan dari Kongres. Meski demikian, sekretaris kabinet akan membantunya untuk mengisi rincian laporan dan rekomendasi mengenai administrasi hukum yang bisa dilakukan.Perintah eksekutif terbaru Trump ini khusus ditargetkan untuk visa program H-1B, di mana 85 ribu pekerja asing ke AS setiap tahunnya untuk mengambil pekerjaan profesional dengan perusahaan Negeri Paman Sam. Program ini sangat populer dengan industri teknologi informasi."Program ini hanya mengimpor pekerja upah rendah dengan visa H-1B yang mengambil pekerjaan dari anak muda AS yang dilatih dan mendapat pendidikan tinggi," ujar Trump mengomentari program yang mendasarinya membuat keputusan demikian.'Beli Produk Amerika, Pekerjakan Warga Amerika' merupakan bagian dari urutan untuk memperketat keringanan dan pembebasan perusahaan dengan hukum pengadaan yang mendukung barang buatan AS. Perintah eksekutif ini akan memerlukan bantuan lembaga pertimbangan mengenai pemerintah asing menggunakan praktik perdagangan yang tidak adil.

Rekomendasi