Mahathir kini pimpin seluruh oposisi Malaysia gulingkan PM Najib

Pemimpin oposisi Malaysia yang sedang dipenjara, Anwar Ibrahim, menyatakan dukungan terhadap Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad menggulingkan pemerintah. Mahathir pekan lalu menyatakan keluar dari Barisan Nasional (UMNO), sebagai bentuk protes terhadap Perdana Menteri Najib Razak, muridnya dalam dunia politik, yang terbelit skandal korupsi.

Melalui keterangan tertulis dari dalam penjara, Anwar mengatakan dugaan penggelapan uang BUMN 1MDB yang membelit Najib sebagai skandal paling memalukan dalam sejarah Negeri Jiran.

"Kita harus bersama-sama membentuk jalan baru menyelamatkan bangsa kita," kata Anwar, seperti dilansir Sydney Morning Herald, Jumat (4/3).

Anwar dan Mahathir sempat bermusuhan, setelah pecah kongsi pada 1998. Anwar dua kali dipenjara, termasuk di era Najib, atas tuduhan sodomi yang disebut-sebut hanya rekayasa.

Adapun Mahathir, politikus 90 tahun yang masih sangat berpengaruh karena pengalaman dua dekade memimpin Malaysia, pada hari ini menggalang petisi diteken 58 tokoh gerakan dan politikus partai oposisi. Muhyiddin Yasin, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia yang dipecat setelah mengkritik Najib tahun lalu, ikut bergabung bersama gerakan ini.

Petisi ini menuntut Najib mundur dari posisinya sebagai PM, jika tak bersedia menjelaskan aliran dana lebih dari USD 1 miliar ke rekening pribadinya sepanjang kurun 2011-2013.

"Ini bukan sebatas gerakan bersama oposisi melawan pemerintah. Petisi ini adalah gerakan rakyat," kata Mahathir.

Data soal aliran dana mencurigakan sebesar USD 1 miliar berasal dari artikel surat kabar Wall Street Journal, berdasarkan sumber-sumber valid dan penyelidik independen. Kesimpulan koran asal Amerika Serikat itu berseberangan dengan kesimpulan Jaksa Agung Malaysia, Mohamed Apandi Ali, yang telah menyatakan Perdana Menteri Najib Razak bebas dari dakwaan korupsi awal 2016.

Sumber Wall Street Journal memastikan dana di rekening pribadi Najib tidak terkait sama sekali dengan hibah dana kampanye dari Arab Saudi seperti dikatakan Kejaksaan. Sebaliknya, dana sebesar itu diduga kuat pengemplangan utang perusahaan negara 1MDB, yang ditransfer berkali-kali melalui skema rumit. Pada 2009, Najib pernah menjabat sebagai komisaris utama BUMN bermasalah tersebut