PM David Cameron ancam usir imigran muslim tak bisa bahasa Inggris

Perdana Menteri Inggris, David Cameron, memberi toleransi 2,5 tahun bagi para imigran perempuan muslim untuk menguasai bahasa negaranya. Bila tenggat terlewati, pemerintah Inggris akan menerapkan sanksi tegas. "Bila tidak sanggup mereka harus diusir dari Inggris," kata Cameron seperti dilansir the Guardian, Selasa (19/1).

Pernyataan keras itu disampaikan Cameron saat diwawancarai BBC Radio. Dia menyatakan banyak imigran datang ke Britania Raya hanya modal nekat. Biasanya yang tidak bisa berbahasa Inggris adalah istri yang datang menggunakan visa pasangan.

Sasaran utama kebijakan PM dari Partai Konservatif ini adalah keluarga imigran muslim. Pendatang muslim berjenis kelamin lelaki biasanya lancar berbahasa Inggris karena bekerja. Sedangkan para istri mereka diwajibkan di rumah, sehingga tak sedikit dari perempuan imigran yang hanya menguasai bahasa ibunya.

"Orang-orang datang ke negeri kami, mereka memiliki tanggung jawab juga."

Pemerintah Inggris berencana mewajibkan imigran belajar bahasa, lalu menguji kemampuan mereka secara berkala. Disiapkan dana senilai 20 Juta Pound Sterling (setara Rp 396 miliar) untuk 'program integrasi imigran'.

Cameron memperkirakan setidaknya 190.000 perempuan imigran muslim di Inggris tidak bisa berbahasa Inggris atau kemampuan bahasa Inggris mereka jelek. Jika tidak bisa memakai bahasa asing paling populer di dunia itu, imigran dikhawatirkan Cameron akan sulit membaur. Saat ini ada 2,7 juta warga muslim di Negeri Ratu Elizabeth, dari total 53 juta penduduk.

"Kita ingin Inggris menjadi bangsa yang bersatu dan menyediakan kesempatan bagi semua. Dan dengan begitu, setiap warga harus bisa berbahasa Inggris," tandasnya.

Aktivis Hak Perempuan, Zubeda Limbada, mengecam pernyataan Cameron tersebut. Dia mengatakan persoalan bahasa ini biasanya dialami perempuan imigran usia 50-60 tahun, dan banyak juga yang bukan dari komunitas muslim. Dia mencontohkan misalnya warga Rumania atau Polandia di kota-kota besar semacam London atau Manchester, bekerja tanpa sedikitpun bisa berbahasa Inggris.

"Ketimpangan ini merata, jadi salah besar jika perdana menteri merasa sumber masalahnya ada di komunitas muslim," kata Limbada.