Uang pelobi di balik lawatan Jokowi ke AS nyata, siapa mendanai?

Lawatan Presiden Joko Widodo di Amerika Serikat 27 Oktober lalu disoroti setelah muncul artikel ditulis oleh Michael Buehler di situs New Mandala. Pengajar SOAS University of London itu mempertanyakan mengapa ada pihak yang memberikan uang kepada Lembaga konsultan Singapura Pereira Internasional PTE LTD.

Dana senilai USD 80 ribu itu, lantas diteruskan Pereira kepada perusahaan pelobi R&R Partners, Inc di Las Vegas, Amerika Serikat. Diduga R&R melakukan upaya lobi untuk mempengaruhi agenda lawatan Presiden Jokowi, termasuk saat menemui Presiden Barack Hussein Obama.

Tudingan makin serius, setelah Buehler mengatakan pemilik Pererira International, Darwin Pereira, kemungkinan besar teman Menkopolhukam Luhut Panjaitan. Keduanya saling mengenal ketika Luhut masih menjabat sebagai Dubes Singapura.

Ditemui selepas pertemuan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, kemarin (9/11), Luhut membantah keras substansi tulisan Buehler. Dia mengatakan tidak ada satupun perusahaan pelobi dilibatkan mengatur lawatan Jokowi ke Negeri Paman Sam.

Menkopolhukam menegaskan isu adanya makelar yang menghubungkan RI-1 dengan presiden AS mendiskreditkan pemerintah. "Itu bukan makelar, jangan kamu rendahkan bangsa ini dengan hal-hal semacam itu. Ini bangsa besar," ujarnya.

Luhut juga membantah dokumen di fara.gov yang menyebut pelobi mengusahakan supaya Jokowi bisa melakukan pertemuan dengan Kongres Amerika Serikat. "Enggak pernah, enggak ada," tegasnya.

Kendati begitu, Luhut membenarkan bila dia mengenal Darwin Pererira. Tapi dia membantah ada permintaan khusus dari pemerintah RI kepada konsultan Singapura itu memuluskan agenda kunjungan Jokowi.

"Ah, mereka itu teman. Semua saya anggap teman. Itu (Pereira International LTD) bukan perusahaan makelar, melainkan lobbyist firm, sama seperti di manapun," ungkap Luhut.

Dikonfirmasi BBC Indonesia dua hari lalu, Buehler meluruskan tulisannya menyoroti keberadaan pelobi. Poin utamanya justru bukan tentang insiatif konsultan Singapura menyewa 'calo' mempertemukan Jokowi dengan Obama.

Lebih dari itu, dia memastikan bila transfer dana USD 80 ribu memang nyata antara Pereira kepada R&R. Bukti transfer itu diunggah di situs fara.gov, sebagai kewajiban setiap perusahaan lobi AS untuk menjelaskan aktivitasnya.

"Pada prinsipnya ada kontrak bahwa seseorang membayar uang ke Pereira Limited di Singapura yang kemudian diberikan kepada perusahaan di Las Vegas, R&R Partners, USD 80 ribu untuk pekerjaan konsultasi dalam hubungan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat," kata Buehler.

Tulisan itu menuai bantahan dari Kementerian Luar Negeri. "Meskipun lobbyist merupakan bagian dari kehidupan politik di Amerika Serikat, Pemerintah RI sejak dilantik pada Oktober 2014 tidak pernah menggunakan lobbyist di Amerika Serikat," seperti dikutip dari pernyataan tertulis Kemenlu.

Bantahan itu balik dipertanyakan oleh Buehler. Bila memang pemerintah RI tidak membayar, kenapa konsultan swasta Singapura harus repot-repot mengongkosi pelobi di AS mengurus kepentingan Indonesia.

"Jadi kalau pemerintah Indonesia menyatakan tidak pernah menggunakan konsultan maka siapa yang membayar konsultan itu dan kenapa

konsultan di Singapura itu berpura-pura bekerja atas nama pemerintah Indonesia Indonesia," kata Buehler mempertanyakan.

Kendati membantah soal adanya penghubung partikelir di balik lawatan RI-1, Luhut menyatakan tidak mungkin membatasi upaya swasta menyewa lobi untuk konteks perdagangan. Selain pembicaraan politik keamanan, agenda Jokowi ke AS sekaligus mencari peluang investasi maupun kerja sama ekonomi lainnya.

Justru, Luhut menyebut yang mungkin menyewa pelobi adalah pebisnis di Tanah Air yang punya kepentingan dengan pasar Negeri Paman Sam. Indonesia bersama Myanmar dan Kamboja, menurut Luhut cukup naif. Hanya tiga negara ASEAN ini tidak punya konsultan lobi di Amerika.

"Saya tahu kok ada lobi-lobi itu untuk kepentingan perdagangan, jadi perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada kepentingannya di Amerika misalnya kelapa sawit, pulp, udang, lingkungan, mereka memanfaatkan momen kunjungan presiden itu untuk melakukan pendekatan sana sini," kata menkopolhukam.

Sebelumnya, lewat konferensi pers Kementerian Luar Negeri membantah pernah mengeluarkan anggaran untuk mendanai jasa pelobi. Jokowi datang ke Negeri Paman Sam atas undangan pribadi Obama di sela-sela KTT APEC 2014 di Beijing.

Kemlu sekaligus menyangkal tuduhan Muehler yang menyatakan ada perselisihan antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan pada saat persiapan lawatan Jokowi ke AS bulan lalu.

Persiapan lawatan RI-1 beberapa kali dilakukan Luhut saat masih menjabat sebagai Kepala Staf Presiden. Purnawirawan TNI AD itu sudah menyampaikan rencana lawatan Jokowi ke AS saat menghadiri acara Center for Strategic and International Studies di Washington D.C, pada 9 Desember 2014.

"Saya pribadi yang memimpin rapat sebanyak tiga kali setingkat menteri di tanggal 17 September, 7 Oktober dan 17 Oktober. Selain itu Dirjen Amerika-Eropa sudah bertemu dengan Dirjen Washington, guna persiapan hal tersebut," kata Menlu Retno dalam jumpa pers akhir pekan lalu.

Soal aktivitasnya bolak-balik Jakarta-Washington, Luhut mengaku tidak mengambil alih tugas Menlu. Kebetulan saja sebagai Kepala Staf Presiden saat itu dia banyak mendapat tugas surat-menyurat. "Saya ke (AS) untuk menyampaikan surat presiden. Ya terkait macam-macam, terkait juga menjawab permintaan presiden Obama ke presiden Jokowi untuk berkunjung."