Dilarang jadi presiden, Aung San Suu Kyi yakin rebut pemerintahan

Ketua Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Myanmar (NLD) Aung San Suu Kyi meyakini bakal menang pemilihan umum pada akhir pekan ini. Kendati dijegal oleh lawan politiknya sehingga tidak mungkin menjadi presiden, simbol oposisi itu berjanji pada pemilihnya akan mengambil alih pemerintahan.

"Saya akan menjalankan pemerintahan dan nantinya presiden yang kami pilih akan bekerja sesuai arah kebijakan NLD," kata Suu Kyi dalam jumpa pers di Kota Yangon, seperti dilansir Channel News Asia, Kamis (5/11).

Pemilu bebas Myanmar pertama setelah kekuasaan junta militer dikurangi, akan digelar pada 8 November mendatang. NLD yang dipimpin Suu Kyi pernah memenangkan pemilu pada 1990, tapi tentara mengkudeta pemerintah, lalu menolak mengakui hasil pencoblosan. Suu Kyi menjadi tahanan rumah nyaris 15 tahun.

Banyak pengamat maupun warga mengatakan Partai NLD masih menjadi favorit semua penduduk Myanmar. Masalahnya, Suu Kyi yang meraih Nobel Perdamaian pada 1991 tidak mungkin menjadi presiden.

Parlemen Myanmar, atas desakan militer, lima bulan lalu membuat aturan pemilu yang jelas-jelas hendak menjegal Suu Kyi. Dalam amandemen UU didukung 388 anggota parlemen itu, disebutkan bahwa warga Myanmar yang keluarganya berstatus warga asing tidak boleh menjadi presiden. Mendiang suami Suu Kyi, Michael Aris, adalah warga negara Inggris, begitu pula kedua putranya.

Suu Kyi mengaku tidak lagi memikirkan bisa maju atau tidak sebagai presiden. Fokusnya sekarang mengajak masyarakat memenangkan NLD. Dia mengingatkan pendukungnya agar mengawasi TPS, karena ada dugaan partai penguasa yang dekat dengan tentara bakal berlaku curang atau melakukan politik uang. "Jika anda semua melihat hal-hal mencurigakan, mari kita awasi, mari kita permasalahkan," kata politikus perempuan berusia 70 tahun itu.

Sekalipun nanti menang pemilu, NLD tidak bisa mulus memerintah. Konstitusi menyatakan 25 persen kursi legislatif adalah hak khusus junta militer.

Masalah lain dalam politik Myanmar saat ini adalah diskriminasi terhadap penduduk minoritas muslim. NLD yang terhitung partai progresif, tidak berani mendukung etnis Rohingya karena isu ini tidak populer. Apalagi Partai Uni Solidaritas yang menguasai pemerintahan, didukung kelompok Buddha radikal, menyatakan warga muslim harus diusir dari Myanmar.

Biksu radikal, Ashin Wirathu, mengajak umat Buddha di Myanmar tidak memilih NLD. Dia menuding Suu Kyi gagal membendung pertumbuhan populasi kelompok muslim yang mengancam nilai-nilai Buddha di negara mereka.

Wakil Presiden NLD Cabang Mandalay, Win Mya, adalah contoh politikus populer yang tidak bisa masuk parlemen karena sentimen antimuslim yang berkembang di masyarakat. Sosok kepercayaan Suu Kyi ini adalah penganut Islam.