Latvia larang siaran televisi dari pemerintah Rusia

Latvia dikabarkan bergabung dengan Lithuania dalam melarang siaran dari televisi pemerintah Rusia sebab menemukan beberapa programnya mengenai krisis Ukraina bersifat tendensius dan tidak selaras dengan kepentingan keamanan bangsa-bangsa di kawasan Baltik.

"Pelarangan siaran selama tiga bulan terhadap semua program dari televisi Rossiya di mulai pada hari ini, mengikuti sebuah keputusan oleh Dewan Media Massa Elektronik Nasional Latvia," kata juru bicara pengawas media Latvia, Sanita Blomniece, kepada The Associated Press, kemarin, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, Selasa (8/4).

Dewan mengatakan keputusan itu dipicu oleh temuan dari Polisi Keamanan Latvia, yang menyebut krisis di Ukraina dalam beberapa laporan Rossiya pada bulan lalu disajikan dengan cara membenarkan agresi militer terhadap sebuah negara berdaulat. 

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow, Pnsyantin Dolgovsaid, mengecam keputusan Latvia itu. Dia menyebut pelarangan dari Latvia itu merupakan upaya terbaru untuk menyensor informasi dan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak dasar terkait akses ke media massa. 

Pelarangan diterapkan Latvia ini mengikuti larangan serupa dari negara tetangga mereka Lithuania terhadap televisi pemerintah Rusia RTR-Planeta selama tiga bulan, setelah pengawas media di Ibu Kota Vilnius menemukan program berita mingguan tentang Ukraina dikatakan bias. Kemarin, Pengadilan Daerah Vilnius menegakkan keputusan dewan.

"Program tersebut menghasut tindakan kekerasan terhadap warga Ukraina yang damai, membenarkan campur tangan militer ke Ukraina dan mempertanyakan legitimasi para penguasa Ukraina," ucap Juru bicara pengadilan Sigita Jacineviciene Baltaduone. "Ini jelas-jelas bias dan mungkin ditujukan untuk menghasut perselisihan."

Tiga negara di kawasan Baltik, Latvia, Lithuania dan Estonia, memiliki etnis minoritas Rusia yang cukup besar dan semakin khawatir dengan aksi Kremlin terhadap Ukraina dan deklarasi Negeri Beruang Merah itu yang menyebut akan melindungi warga Rusia di luar negeri.