Pemerintah Angola kemarin membantah telah melarang Islam dan menutup masjid di negara itu, setelah munculnya spekulasi yang memicu kemarahan di kalangan muslim di seluruh dunia.
"Tidak ada perang terhadap Islam atau agama lainnya di Angola," kata Manuel Fernando, direktur Institut Nasional untuk Urusan Agama, yang menjadi bagian dari Kementerian Kebudayaan Angola, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, Rabu (27/11).
"Tidak ada rencana pemerintah menargetkan perusakan atau penutupan tempat ibadah, di mana pun mereka,' Fernando kepada AFP.
Laporan bahwa Angola akan menindak kaum muslim telah menyulut kecaman dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan lainnya. Angola merupakan negara mayoritas penganut Katolik.
Di Mesir, Mufti Shawqi Allam mengatakan tindakan seperti itu akan menjadi sebuah bentuk provokasi tidak hanya untuk muslim Angola, tapi juga bagi lebih dari 1,5 miliar umat Islam di seluruh dunia.
Negara kaya minyak di kawasan Afrika Selatan itu memiliki jumlah penduduk sekitar 18 juta orang, beberapa ratus ribu di antaranya muslim.
Organisasi keagamaan juga diminta mengajukan permohonan akreditasi di Angola. Saat ini sudah ada 83 organisasi keagamaan diakui, dan semuanya berasal dari Kristen.
Pada Oktober lalu Kementerian Kehakiman Angola menolak aplikasi dari 194 organisasi, termasuk salah satunya dari komunitas Islam.
Seorang juru bicara untuk muslim lokal, David Ja, menentang tindakan pemerintah dan mengatakan sejumlah masjid telah ditutup.
Ja mengutuk apa yang dia gambarkan sebagai penganiayaan politik dan intoleransi keagamaan.
"Sebuah masjid ditutup pekan lalu di Huambo (di selatan) dan kami telah mengalami tekanan pada pekan ini di sebuah masjid di Ibu Kota Luanda," ujar dia.
Menurut Kementerian Kebudayaan Angola penutupan ini berkaitan dengan kekurangan tanah yang diperlukan, izin bangunan atau dokumen resmi lainnya.