Kaum liberal dan sosialis Mesir berang tidak masuk kabinet

Presiden Mesir Muhammad Mursi melantik kabinet reformasi dipimpin teknokrat muda sebagai perdana menteri, Hisyam Qandil. Namun komposisi kabinet itu dikritik karena kelompok Islam moderat, liberal, dan sosialis merasa turut berjasa saat menggulingkan rezim lama tidak masuk di dalamnya.Stasiun televisi Aljazeera melaporkan, Jumat (3/8), kritik langsung berdatangan sejak beberapa nama diumumkan akhir pekan lalu. Kabinet bentukan Mursi dan Qandil berisi 35 orang, rata-rata diisi teknokrat dan birokrat lama. Hanya ada dua perempuan dan satu penganut Kristen Koptik di dalamnya. Selain itu, posisi menteri pertahanan malah diberikan kepada Marsekal Hussein Tantawi, bagi warga Mesir simbol rezim lama.Wartawan Mesir Sherine Tadros mengatakan di lapangan, kalangan liberal dan sosialis berang. "Banyak yang menuding kabinet ini pesanan militer karena tidak ada wajah baru. Kalaupun ada tidak dikenal atau mewakili aspirasi rakyat selama perjuangan tahun lalu, termasuk dari kubu liberal dan sosialis," ujar Tadros.Mursi memang mempertahankan beberapa menteri lama dari kabinet sementara bentukan tentara, misalnya Menteri Keuangan Mumtaz al-Said dan Menteri Luar Negeri Muhammad Kamil Amri. Anggota Ikhwanul Muslimin, organisasi asal Mursi, mendapat jatah empat kursi di kabinet, termasuk di Kementerian Pendidikan. Kritik lain datang kepada Perdana Menteri Qandil. Mantan menteri pertanian itu dianggap bukan siapa-siapa dan tidak akan siap memimpin Mesir di masa peralihan. "Dari sosok perdana menteri pilihan Mursi yang tidak sesuai kriteria rakyat, kita bisa lihat ke arah mana Mesir menuju," ujar Heba Rauf, pemimpin kelompok moderat. Menanggapi tudingan kabinet mereka timpang karena tidak menampung pelbagai kubu di Mesir, Qandil menyatakan pemerintahan baru berusaha mengumpulkan sosok kompeten, bukan memecah belah bangsa. "Sebaiknya kita hentikan sebutan saya Islam, anda Kristen, sosialis, dan sebagainya. Kabinet ini diisi nasionalis, warga Mesir terbaik. Kami tidak mewakili kubu manapun," ujar Qandil.Pria 40 tahun ini menempuh karir dari kampus sebelum akhirnya masuk ke pemerintahan. Qandil mengaku independen, namun mengingat dia berlatar belakang Islam taat, beberapa pihak menilai dia simpatisan Ikhwanul Muslimin.Dalam sistem tata negara Mesir, perdana menteri bertanggung jawab mengelola kabinet dan urusan dalam negeri. Di sisi lain, presiden mengurus diplomasi luar negeri dan keamanan negara.