Merdeka.com - Krisis yang melanda Venezuela membuat negara Amerika Latin itu kini berada di ambang perpecahan. Kemungkinan terburuk adalah terjadi perang saudara.

Bermula dari krisis ekonomi sejak beberapa tahun belakangan, Presiden Nicolas Maduro yang dikenal anti-Amerika Serikat, kembali terpilih dalam pemilu dan dilantik pada 10 Januari lalu. Pelantikannya terjadi di tengah kecaman internasional terhadap dugaan pilpres tidak sah dan krisis ekonomi di Venezuela.

Maduro dilantik oleh Mahkamah Agung Venezuela, alih-alih Majelis Nasional. Itu dilakukan karena dewan legislatif negara itu dikuasai oleh kelompok oposisi, sejak mereka melucuti kekuasaan Partai Sosialis yang dipimpin Maduro pada 2016.

Amerika Serikat dan 13 negara lain di Benua Amerika mengatakan mereka tidak akan mengakui kepresidenan Maduro. Organisasi Negara-negara Amerika juga menyetujui resolusi yang menyatakan masa jabatan Maduro yang kedua di Venezuela sebagai "tidak sah."

Tapi Maduro tak bergeming dan justru melontarkan retorika keras terhadap pengkritik internasionalnya.

"Venezuela adalah pusat perang dunia yang dipimpin oleh imperialisme Amerika Serikat dan negara-negara satelitnya," kata Maduro dalam pidatonya.

Puncaknya dalam unjuk rasa besar Rabu lalu, kelompok oposisi menyerukan Maduro untuk mundur. Pemimpin oposisi yang juga Ketua Majelis Nasional Juan Guaido, 35 tahun, menyatakan dirinya sebagai presiden sementara. Awal pekan kemarin Majelis Nasional mengadopsi sebuah pernyataan yang menyatakan Maduro merebut kekuasaan dan semua keputusan yang dibuat olehnya dan badan eksekutif batal.

Guaido mengklaim empat dari 23 negara bagian Venezuela bergabung bersamanya mendukung pemerintah. "Barinas, Aragua, Bolivar dan Nueva Esparta hari ini telah bangkit dengan satu suara, bangkit dan mendukung Majelis Nasional mereka yang sah", tulisnya di Twitter, sebagaimana dilansir dari Sputnik News, Kamis (24/1).

juan guaido ©France24

Presiden AS Donald Trump menyatakan dukungannya terhadap Juan Guaido. Dia mengatakan Washington mengakui Guaido sebagai pemimpin sah negara di Amerika Selatan tersebut.

"Kami tetap menganggap rezim Maduro yang tidak sah secara langsung bertanggung jawab atas segala ancaman yang mungkin ditimbulkannya untuk keselamatan rakyat Venezuela," kata dia.

Terkait apakah AS akan mengirim pasukan militer ke negara itu, pihaknya belum mempertimbangkan. Hanya saja, AS tetap memiliki beberapa opsi untuk Venezuela.

"Kami tidak mempertimbangkan apa pun, tetapi semua opsi ada di atas meja," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

Koresponden BBC Jonathan Marcus mengatakan retorika Trump memang menyatakan dia menghindari risiko operasi militer.

Dikutip dari BBC, Kamis (24/1), Trump juga sebelumnya sudah mengumumkan penarikan mundur pasukan AS dari Suriah dan dilaporkan akan mengurangi jumlah tentara AS di Afghanistan.

Tampaknya memang belum ada kemungkinan Trump akan mengirimkan pasukan ke Venezuela dalam kondisi seperti saat ini.

Namun, jika Venezuela kian terpuruk hingga menuju kekacauan, bukan tidak mungkin ada seruan agar AS mengerahkan operasi militer.

Hal itu tentu membutuhkan dukungan internasional, terutama dari sesama negara Amerika Latin dan kemungkinan dukungan dari Dewan Keamanan PBB juga.

Rusia yang menyatakan dukung kepada Maduro mengatakan skenario militer di Venezuela bisa membuat negara itu diguncang bencana.

"Penggunaan kekuatan militer dapat menjadi bencana," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov kepada CNN, sebagaimana dilansir dari Sputnik News, Jumat (25/1). Ryabkov menambahkan, sikap AS terhadap konflik dalam negeri Venezuela justru memperuncing keadaan.

Editor Amerika Latin BBC Vanessa Buschschluter menuturkan, sejauh ini aparat keamanan masih setia dengan Presiden Maduro dan pemerintahannya.

Maduro menaikkan gaji pejabat militer dan memberi imbalan atas kesetiaan mereka. Dia juga menempatkan pejabat militer di posisi kunci pemerintahan.

Namun dengan kondisi ekonomi negara yang kian hancur, kelompok tentara berpangkat rendah dilaporkan kian tidak puas dengan pemerintah.

Kamis lalu Menteri Pertahanan Jenderal Vladimir Padrino membacakan pernyataan yang mengecam apa yang dia sebut upaya kudeta yang didukung kelompok ekstrem kanan dan 'orang-orang kriminal'.