Merdeka.com - Ketika beberapa komentator menyerukan balas dendam, pemerintah India masih bungkam pada Rabu terkait bentrokan dengan tentara China di daerah perbatasan yang disengketakan di Himalaya. Militer India menyebut 20 tentaranya tewas dalam insiden itu.

Sebuah surat kabar resmi Partai Komunis mengatakan bentrokan itu terjadi karena India keliru menilai kekuatan dan keinginan tentara China dalam merespons. Global Times, yang sering mencerminkan pandangan nasionalistis dalam kepemimpinan partai, mengatakan China tidak mengungkapkan apakah ada korban dalam pertempuran untuk menghindari perbandingan dan mencegah eskalasi lebih lanjut.

Pasukan keamanan India mengatakan tidak ada pihak yang melepaskan tembakan dalam bentrokan di wilayah Ladakh Senin malam yang merupakan konfrontasi mematikan pertama di perbatasan yang disengketakan antara India dan China sejak 1975.

Sementara para ahli mengatakan kedua negara tidak mungkin mengarah ke perang, mereka juga meyakini akan sulit meredakan ketegangan dengan cepat.

Juru bicara Kementerian Pertahanan India, Kolonel Aman Anand tidak segera menanggapi pertanyaan tentang situasi pada Rabu atau apakah ada pembicaraan yang direncanakan untuk meredakan ketegangan.

"Ini kemungkinan akan menjadi momen penting dalam hubungan India-China dan geopolitik Indo-Pasifik," jelas Direktur Program Asia The Wilson Center, Abraham Denmark, dikutip dari Times of Israel, Rabu (17/6).

"Kami telah melihat bentrokan paling mematikan di perbatasan China-India dalam lebih dari 50 tahun, kedua negara dipimpin oleh orang-orang yang menganut nasionalisme, dan kedua negara menghadapi pergolakan domestik dan internasional yang luar biasa sebagai akibat Covid-19 dan masalah lama lainnya," lanjutnya.

Dua Kekuatan Nuklir

Pertanyaan utama sekarang adalah apakah masing-masing pihak dapat menemukan jalan menuju deeskalasi dan apakah sekutu India seperti Amerika Serikat akan membantu.

"Ini adalah situasi yang sangat fluktuatif dan berbahaya antara dua kekuatan nuklir nasionalis pada saat pengaruh Amerika telah sangat berkurang," ujar Denmark.

Editorial yang diterbitkan di Global Times pada Rabu mengatakan reaksi India sebagian besar karena dorongan dari AS, saingan strategis utama China yang terus membangun hubungan dengan militer India.

"Keangkuhan dan kecerobohan pihak India adalah alasan utama untuk ketegangan yang konsisten di sepanjang perbatasan China-India," kata editorial itu.

China "tidak dan tidak akan menciptakan konflik, tetapi juga tidak ada konflik," katanya.

China mengklaim sekitar 90.000 kilometer persegi wilayah di timur laut India, sementara India mengatakan China menduduki 38.000 kilometer persegi wilayahnya di Dataran Tinggi Aksai Chin di Himalaya, wilayah yang berdekatan dengan Ladakh.

PBB Mendesak Kedua Pihak Menahan Diri

India secara sepihak mendeklarasikan Ladakh sebagai wilayah federal sementara memisahkannya dari Kashmir yang disengketakan pada Agustus 2019. China termasuk di antara segelintir negara yang mengecam keras langkah itu, membawanya ke forum internasional termasuk Dewan Keamanan PBB.

Ribuan tentara dari kedua belah pihak berhadapan selama sebulan di bentangan terpencil Garis Kontrol Aktual 3.380 kilometer, perbatasan yang dibangun setelah perang antara India dan China pada 1962 yang mengakibatkan gencatan senjata yang tidak mudah.

Tentara India awalnya mengatakan tiga tentara tewas. Dan kemudian 17 lainnya tewas setelah "terluka kritis dalam menjalankan tugas dan terkena suhu di bawah nol di daerah dataran tinggi," jelasnya dalam sebuah pernyataan pada Selasa yang tidak mengungkapkan jumlah tentara yang cedera.

Pasukan saling baku hantam dan melemparkan batu, kata pejabat keamanan India yang enggan disebut namanya. Setelah bentrokan, kedua belah pihak keluar dari lokasi perkelahian itu terjadi, kata pernyataan Angkatan Darat India.

PBB mendesak kedua belah pihak saling menahan diri.

"Kami prihatin dengan laporan kekerasan dan kematian di Garis Kontrol Aktual antara India dan China," kata juru bicara PBB Eri Kaneko.

"Kami mendapat laporan positif bahwa kedua negara telah terlibat menurunkan ketegangan."

Awal Mula Bentrokan

Michael Kugelman, seorang spesialis Asia Selatan di Wilson Center, mengatakan kedua negara tidak mungkin berperang karena kedua negara tidak dapat "menjangkau konflik." Namun menurutnya dengan jumlah kematian tentara yang lebih tinggi, ketegangan kedua negara tak akan berakhir dalam waktu dekat.

Vivek Katju, seorang pensiunan diplomat India, mengatakan kekerasan mematikan itu mewakili kedramatisan dari status quo pasukan berusia empat dekade dari kedua negara yang saling mengawasi tanpa ada korban jiwa.

"Golongan politik dan golongan keamanan secara keseluruhan harus melakukan pemikiran yang sangat serius tentang jalan di depan," jelasnya.

Kementerian Luar Negeri India mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa insiden itu terjadi "sebagai hasil dari upaya pihak China untuk mengubah status quo secara sepihak" di Lembah Galwan.

Ribuan tentara dari kedua negara, didukung oleh truk lapis baja dan artileri, telah ditempatkan hanya beberapa ratus meter terpisah selama lebih dari sebulan di wilayah Ladakh yang terletak di dekat Tibet. Pertemuan militer dan diplomatik tidak membuahkan hasil.

Pihak berwenang India bungkam terkait dengan konfrontasi ini. Perdana Menteri India, Narendra Modi mengadakan rapat dengan para pejabat negara pada Selasa yang disiarkan televisi dan tidak mengomentari bentrokan itu.

Kebuntuan yang tegang dimulai pada awal Mei, ketika para pejabat India mengatakan tentara China melintasi perbatasan di Ladakh pada tiga titik, mendirikan tenda dan pos jaga dan mengabaikan peringatan lisan untuk pergi dari wilayah itu.

Hal ini memicu bentrokan, lemparan batu dan perkelahian, sebagian besar diputar ulang di saluran berita televisi dan media sosial.

China berusaha mengatasi konfrontasi itu sambil mengatakan kedua pihak berkomunikasi melalui unit militer garis depan mereka dan kedutaan masing-masing untuk menyelesaikan masalah.

Meskipun pertempuran tidak baru di sepanjang perbatasan, kebuntuan di Lembah Galwan di Ladakh, tempat India membangun jalan strategis yang menghubungkan wilayah itu dengan landasan udara dekat dengan China, telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Kematian terakhir di sepanjang perbatasan yang disengketakan adalah pada tahun 1975, ketika pasukan China menewaskan empat tentara India dalam penyergapan di wilayah Twang di negara bagian Arunachal Pradesh, India timur laut, kata Letnan Jenderal D.S. Hooda, seorang mantan kepala Komando Utara militer India.

"Ini adalah situasi yang sangat rumit dan serius, dan akan membutuhkan keterampilan negosiasi yang nyata dan sulit untuk menyelesaikan ini," kata Hooda.

Meredakan Ketegangan

Militer di kedua pihak sudah bertikai sejak bulan lalu di lokasi itu. Para pejabat militer dari kedua negara sudah bertemu pada 6 Juni untuk meredakan ketegangan.

"Pada malam 15 Juni 2020, adu kekerasan terjadi karena pihak China secara sepihak mengganti status quo di sana. Di kedua pihak jatuh korban dan hal itu bisa dihindari seandainya kesepakatan di tingkat lebih tinggi dipatuhi oleh China," kata Anurag Srivastava, juru bicara Kementerian Luar Negeri India, seperti dilansir laman CNBC, Rabu (17/6).

Kementerian Luar Negeri China kemarin mengatakan Beijing tidak ingin terjadi lagi bentrokan di perbatasan dengan India dan kedua negara tengah berupaya meredakan ketegangan lewat dialog, kata laporan Reuters. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan China tidak sepatutnya disalahkan atas bentrokan itu.

"Jika pembicaraan di tingkat militer dan kementerian luar negeri gagal, maka dialog antara Xi Jinping dan Narendra Modi tampaknya bisa mencegah konflik yang lebih jauh," kata Kelsey Broderick, pengamat China di Eurasia Group.

"Faktanya insiden 15 Juni itu, meski jatuh korban, tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar adalah suatu sinyal positif bahwa di level lebih tinggi dari kedua pihak tidak mau tertarik untuk memicu perang," kata Broderick.

Dia mengatakan India dan China tampaknya akan bisa meredakan ketegangan tapi prosesnya akan berjalan lebih panjang dan dengan begitu ada risiko terjadi konflik lanjutan. Pemerintah di kedua pihak harus mencegah sikap-sikap keras di dalam negeri dan menentang balas dendam.