Wamenkeu: Tahun 2025 Tak Pangkas Anggaran, Hanya Realokasi
Pemerintah berharap dapat mendorong percepatan transformasi ekonomi Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan pemotongan anggaran dalam kebijakan fiskal tahun 2025.
Ia memastikan, anggaran tetap berada di angka Rp3.621 triliun, namun dilakukan realokasi untuk mendukung program-program yang lebih produktif, terutama dalam mendorong transisi energi.
"Di Indonesia, kami tidak memotong anggaran. Kami merealokasi anggaran. Ini sangat penting, karena anggaran tahun 2025 dalam basis rupiah adalah Rp3.621 triliun," kata Thomas dalam Interview pada Energy Transition Summit Asia: Driving Regional and Global Energy Transformation, di Jakarta, Rabu (25/6).
Menurut Thomas, langkah ini berbeda dengan pendekatan yang dilakukan beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat yang memangkas anggaran untuk program transisi energi. Anak buah Sri Mulyani ini mengatakan bahwa di Indonesia, pemerintah memilih mengalihkan belanja ke sektor-sektor prioritas tanpa mengurangi nilai anggaran secara keseluruhan.
"Ini berbeda dengan yang terjadi di, mungkin, Amerika Serikat. Di Indonesia, kami tidak memotong anggaran," ujarnya.
Dorong Belanja untuk Transisi Energi
Lebih lanjut, Thomas menjelaskan bahwa salah satu prioritas utama dalam realokasi anggaran ini adalah sektor transisi energi. Pemerintah berkomitmen mengarahkan belanja negara untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim melalui program-program ramah lingkungan.
"Yang dilakukan adalah realokasi untuk hal-hal yang dianggap lebih produktif oleh pemerintahan saat ini. Saya justru berargumen bahwa karena hal itu, anggaran untuk mendukung transisi energi justru bisa lebih besar," ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah juga telah mengembangkan instrumen pembiayaan hijau seperti green bond dan sukuk hijau untuk mendukung program transisi energi.
Visi Astacita dan Komitmen Berkelanjutan
Thomas juga menegaskan bahwa transisi energi merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam dokumen Astacita, yaitu delapan cita-cita pembangunan nasional yang menjadi arah kebijakan pemerintahan ke depan.
"Dan perlu ditegaskan, visi Presiden yang dalam bahasa Indonesia disebut Astacita secara kuat menempatkan transisi energi sebagai prioritas utama," ujar Thomas.
Menurutnya, dengan langkah realokasi ini, pemerintah berharap dapat mendorong percepatan transformasi ekonomi Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan, tanpa mengorbankan kestabilan fiskal.