Wagub Banten Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Data Jujur Jadi Kunci Pembangunan
Wakil Gubernur Banten menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026, menekankan pentingnya data jujur untuk perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan akurat.
Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Banten untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ajakan ini disampaikan setelah mengikuti simulasi bersama jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten di Serang, Kamis. Partisipasi aktif dengan memberikan data yang jujur dan transparan sangat krusial.
Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung selama empat bulan, dari 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Pendataan ini bertujuan untuk memetakan kondisi ekonomi riil masyarakat. Hasil sensus akan menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Dimyati menegaskan bahwa kerahasiaan data yang diberikan akan terjamin sepenuhnya. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu ragu untuk menjawab setiap pertanyaan dari petugas sensus dengan sebenar-benarnya. Kejujuran data menjadi fondasi penting bagi kebijakan ekonomi daerah.
Pentingnya Kejujuran Data dalam Sensus Ekonomi 2026
Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, secara langsung mengimbau masyarakat Banten. Ia meminta agar setiap pertanyaan yang disampaikan petugas sensus dijawab dengan jujur dan transparan. “Saya mengimbau agar masyarakat Banten menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan dengan jujur dan transparan pada sensus ini, karena kerahasiaan data itu akan terjamin,” kata Dimyati.
Partisipasi aktif masyarakat adalah faktor penentu keberhasilan sensus ini. Data yang akurat akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan ekonomi. Ini termasuk tingkat pengangguran serta efektivitas pertumbuhan ekonomi di lapangan.
Hasil dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah. Data tersebut akan digunakan sebagai rujukan utama. Tujuannya adalah untuk memetakan kondisi ekonomi riil dan menyusun program pembangunan. Program yang disusun diharapkan dapat lebih tepat sasaran.
Kolaborasi OPD dan BPS untuk Akurasi Data
Selain kepada masyarakat, Dimyati juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Ia menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi dengan BPS. Sinergi antarlembaga ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang terkumpul.
Dimyati mengusulkan adanya diskusi rutin setiap bulan antara OPD dan BPS. Diskusi ini bertujuan untuk membahas hasil sensus maupun data triwulanan. Pertemuan tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah.
Menurut Dimyati, akurasi data BPS sangat penting untuk alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD Provinsi Banten dapat dialokasikan secara lebih efisien. Ini mendukung program strategis nasional, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “BPS itu memiliki pengalaman dan bisa menjadi landasan perencanaan pembangunan di Provinsi Banten. Saya tidak ingin hanya mendapatkan laporan saja, tapi harus riil dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
BPS sebagai Kompas Pembangunan Daerah
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Yusniar Juliana, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Banten. Dukungan ini diberikan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama untuk pembangunan.
Yusniar menyebut peran BPS layaknya kompas yang memberikan arah pembangunan. Peran ini diwujudkan melalui penyediaan data yang akurat dan terpercaya. Data BPS menjadi panduan esensial bagi pemerintah daerah.
“Kami sangat menyambut baik ide pertemuan rutin dan dukungan terhadap sensus ini guna memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Satu Data Indonesia,” ujar Yusniar. Dukungan ini diharapkan memperkuat upaya mewujudkan Satu Data Indonesia. Hal ini penting untuk perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan efektif.
Sumber: AntaraNews