Said Abdullah: Disiplin Fiskal di Bawah 3 Persen PDB Masih Bisa Dijaga
Said berharap setiap opsi kebijakan ekonomi didahului oleh kajian komprehensif dengan melibatkan para ekonom dan kalangan akademisi.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan resmi antara pemerintah dan DPR terkait rencana pelebaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di atas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) maupun kebijakan quantitative easing (QE). Menurut Said, sejauh yang ia ketahui di Banggar DPR, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum menyampaikan komunikasi awal mengenai rencana kebijakan tersebut.
"Sepengetahuan saya di Badan Anggaran DPR, belum ada pembicaraan awal yang disampaikan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan terkait pelebaran defisit lebih dari 3 persen PDB maupun kebijakan quantitative easing," kata Said dalam keterangannya.
Karena belum ada komunikasi resmi dari pemerintah, Said mengaku belum dapat memberikan penilaian lebih jauh mengenai opsi kebijakan tersebut. Namun ia menekankan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus memiliki dasar yang jelas, tujuan yang terukur, serta strategi pelaksanaan yang matang.
Ia menilai pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang fiskal untuk menjaga defisit tetap berada di bawah batas 3 persen PDB sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Menurutnya, terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk mempertahankan disiplin fiskal tersebut.
Pertama, pemerintah perlu memastikan target pendapatan negara dapat tercapai. Pembenahan sistem perpajakan melalui implementasi core tax system diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengumpulan penerimaan pajak. Selain itu, kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor seperti minyak bumi dan batu bara juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Kedua, dari sisi belanja negara, pemerintah perlu melakukan efisiensi dengan memfokuskan pengeluaran pada program-program yang benar-benar prioritas. Said menilai langkah efisiensi tersebut bukan hal baru karena pemerintah telah memiliki pengalaman dalam mengendalikan belanja negara pada periode sebelumnya.
"Jika besaran belanja dapat dikendalikan dan diseimbangkan dengan realisasi pendapatan, maka target defisit di bawah 3 persen PDB insyaallah masih bisa dijaga," ujarnya.
Ketiga, pemerintah juga perlu memastikan pengelolaan pembiayaan negara dilakukan secara optimal. Di tengah tantangan penilaian lembaga pemeringkat yang cenderung negatif, Said mengakui tidak mudah bagi pemerintah untuk memperoleh pembiayaan melalui penerbitan surat berharga negara (SBN).
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk terus meyakinkan investor, khususnya pembeli asing, agar tetap tertarik terhadap SBN Indonesia sekaligus memperluas porsi pembiayaan melalui instrumen SBN ritel.
Said juga mengingatkan bahwa kebijakan pelebaran defisit di atas 3 persen PDB memiliki konsekuensi jangka pendek dan jangka menengah. Di satu sisi, ruang fiskal pemerintah memang akan lebih luas dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban fiskal pada masa mendatang karena defisit yang melebar harus dibiayai melalui utang.
Hal serupa juga berlaku terhadap kebijakan quantitative easing. Jika skema yang digunakan adalah Bank Indonesia menyerap SBN dari pasar sekunder, maka kemampuan dan peran bank sentral perlu diperhitungkan secara matang.
Tanggung jawab utama Bank Indonesia
Menurut Said, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi. Kedua hal tersebut membutuhkan kewaspadaan serta bauran kebijakan yang kuat.
"Harus dihitung secara cermat agar ketika BI menyerap SBN di pasar sekunder tidak menimbulkan tekanan terhadap stabilitas kurs maupun pengendalian inflasi yang menjadi tugas utamanya," kata Said.
Ia juga mengingatkan risiko lain apabila kebijakan pencetakan uang dilakukan tanpa perhitungan matang. Menurutnya, kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih berpotensi menimbulkan risiko stagflasi apabila jumlah uang beredar meningkat secara berlebihan.
Setiap opsi kebijakan ekonomi didahului oleh kajian komprehensif
Karena itu, Said berharap setiap opsi kebijakan ekonomi didahului oleh kajian komprehensif dengan melibatkan para ekonom dan kalangan akademisi. Dengan demikian, setiap kebijakan memiliki landasan teknokratis yang kuat serta perhitungan risiko dan mitigasi yang jelas.
"Saya berharap ada kajian yang melibatkan para ekonom sehingga setiap kebijakan ekonomi memiliki basis dukungan teknokrasi yang memadai," ujarnya.
Pada akhirnya, Said menegaskan bahwa yang paling penting adalah menjaga kesehatan fiskal Indonesia agar tetap stabil dan berkelanjutan. "Yang ingin saya tekankan adalah fiskal kita harus tetap sehat, stabil, dan berkelanjutan," kata Said.