Realisasi APBN NTT 2025 Capai Rp32,6 Triliun, Kemenkeu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Kementerian Keuangan mencatat realisasi APBN NTT 2025 mencapai Rp32,6 triliun, menunjukkan peran vital anggaran negara dalam menggerakkan ekonomi Nusa Tenggara Timur dan mendukung program strategis daerah.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mencapai Rp32,6 triliun. Angka ini merupakan 95,2 persen dari total alokasi sebesar Rp34,26 triliun yang ditetapkan untuk wilayah tersebut.
Capaian signifikan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan dan stabilitas ekonomi di NTT. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi NTT, Adi Setiawan, menyampaikan data ini di Kupang, NTT.
Realisasi belanja APBN ini menjadi indikator penting bagi pergerakan roda perekonomian daerah, serta menjadi fondasi bagi program-program strategis yang dijalankan oleh pemerintah provinsi.
Detail Realisasi Belanja APBN di NTT
Dari total realisasi APBN 2025 sebesar Rp32,6 triliun, belanja pemerintah pusat (BPP) yang dikelola oleh satuan kerja kementerian/lembaga mencapai Rp9,6 triliun. Angka ini merepresentasikan 29,34 persen dari alokasi yang telah ditetapkan.
Sementara itu, realisasi belanja transfer ke daerah (TKD) menunjukkan penyerapan yang sangat baik, mencapai Rp23,05 triliun. Jumlah ini setara dengan 96,26 persen dari total alokasi TKD sebesar Rp23,94 triliun.
Persentase realisasi TKD terbesar secara spasial tercatat di Kota Kupang, yaitu sebesar 99,25 persen dari alokasi. Sedangkan secara nilai nominal, penyaluran terbesar berada di tingkat Provinsi NTT yang mencapai Rp3,06 triliun.
Peran KUR dan UMi dalam Mendorong Ekonomi Rakyat
Selain belanja APBN, upaya penguatan ekonomi rakyat di NTT juga terlihat dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hingga 31 Desember 2025, penyaluran KUR di NTT mencapai Rp2,77 triliun, yang disalurkan kepada 65.084 debitur.
Pada periode yang sama, penyaluran UMi tercatat sebesar Rp355,90 miliar, menjangkau 70.219 debitur. Ini menunjukkan akses pembiayaan yang semakin luas bagi pelaku usaha kecil dan mikro di NTT.
Penyaluran KUR terbesar terkonsentrasi di Kota Kupang dengan nilai Rp299,67 miliar kepada 3.786 debitur. Sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi penyaluran KUR dengan persentase 52,48 persen. Sementara itu, penyaluran UMi terbesar berada di Kabupaten Manggarai senilai Rp36,60 miliar kepada 6.915 debitur, dengan sektor perdagangan besar dan eceran menyerap 97,45 persen dari total penyaluran.
Outlook APBN 2026 dan Sinergi Pembangunan
Untuk tahun anggaran 2026, alokasi APBN yang akan dilaksanakan di Provinsi NTT direncanakan sebesar Rp30,99 triliun. Salah satu fokus utama adalah sektor pertanian dan ketahanan pangan, dengan alokasi mencapai Rp462,51 miliar.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendorong perekonomian NTT pada tahun 2026. Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membangun dan memperkuat fondasi ekonomi daerah setelah melewati tahun 2025 yang penuh tantangan.
Gubernur juga mendorong agar layanan KUR dapat terdistribusi secara merata dan selaras dengan program strategis Pemprov NTT. Program-program tersebut meliputi one village one product (OVOP), NTT Mart sebagai etalase produk, pembinaan UMKM dan peran perbankan, serta keterlibatan dunia pendidikan untuk inovasi dan pemasaran produk lokal.
Sumber: AntaraNews