RAPBN 2026 Fokus Turunkan Kemiskinan dan Perkuat Industri Nasional
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan bahwa APBN harus lebih dari sekadar instrumen keuangan.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah sepakat RAPBN 2026 akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui target indikator pembangunan yang lebih terukur. Kesepakatan ini dinilai penting agar APBN benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sejumlah indikator kesejahteraan yang disepakati meliputi tingkat pengangguran terbuka 4,44–4,96 persen, tingkat kemiskinan 6,5–7,5 persen, serta tingkat kemiskinan ekstrem 0–0,5 persen. Selain itu, Indeks Gini disepakati berada di kisaran 0,377–0,380, Indeks Modal Manusia 0,57, serta Indeks Kesejahteraan Petani 0,7731.
RAPBN 2026 juga memperkenalkan tiga indikator baru, yaitu Indeks Kesejahteraan Petani, penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,95 persen, dan Gross National Income (GNI) per kapita sebesar 5.520 dolar AS. Indikator ini diharapkan mampu mencerminkan secara lebih nyata kesejahteraan masyarakat.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan bahwa APBN harus lebih dari sekadar instrumen keuangan. "Urusan meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan sekadar menambah pendapatan. Pemerintah harus meningkatkan kapasitas rakyat untuk menjadi sesuatu (being), melakukan sesuatu (doing), dan mendapatkan kehormatan. Itulah makna hidup yang bernilai," katanya.
Dalam postur RAPBN 2026, pendapatan negara disepakati Rp3.153,5 triliun, sementara belanja negara Rp3.842,7 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran mencapai Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.
Banggar DPR juga menyetujui sejumlah perubahan dari usulan awal pemerintah, di antaranya tambahan penerimaan cukai Rp1,7 triliun, peningkatan penerimaan PNBP Rp4,1 triliun, penambahan belanja kementerian/lembaga Rp12,3 triliun, serta tambahan transfer ke daerah Rp43 triliun.
Said menilai, RAPBN 2026 harus berfungsi sebagai katalis kebangkitan industri nasional. "Kita menempatkan APBN sebagai kekuatan penggerak usaha kecil, logistik, pariwisata, hingga industri dasar nasional. Konflik geopolitik juga memberi peluang bagi industri pertahanan untuk berkembang lebih mandiri dan ekspansif," jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan APBN 2026 akan sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Karena itu, Banggar DPR mendorong Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, dan BPK melakukan pengawasan ketat bersama DPR agar penggunaan anggaran tepat sasaran.
Selain itu, strategi pertumbuhan ekonomi juga diubah dari berbasis utang menuju berbasis pendapatan. Hal ini dilakukan agar ke depan Indonesia dapat menuju anggaran berimbang atau balance budget. Said menilai langkah ini penting untuk mengurangi beban fiskal negara.
"APBN 2026 harus menjadi modal penting untuk membalik keadaan, memulai kebangkitan industri nasional, dan memastikan kesejahteraan rakyat benar-benar meningkat. Itu tugas kita bersama," tutup Said Abdullah.