Perang Iran Vs Israel Ternyata Bisa Berdampak ke Indonesia, Ini Kemungkinan Dirasakan Masyarakat
Jika jalur logistik tersebut ditutup, kata Faisol, akan ada banyak logistik yang terdampak.
Perang antara Iran dan Israel kemungkinan kemungkinan bisa berdampak pada sektor logistik di Indonesia. Hal itu bisa terjadi jika Iran menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur logistik ke berbagai negara.
"Mudah-mudahan tidak mempengaruhi logistik, walaupun hampir pasti itu akan berpengaruh besar, apalagi Iran akan mengancam untuk menutup jalur logistik mereka," ucap Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza saat menghadiri peluncuran alat kesehatan di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Kamis (19/6).
Jika jalur logistik tersebut ditutup, kata Faisol, akan ada banyak logistik yang terdampak. Namun dia tidak menyebutkan secara rinci sektor apa saja yang kemungkinan terdampak.
"Sektor diperkirakan terdampak ada banyak, tapi intinya bahan baku logistik yang melalui jalur itu ya," ucapnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, lanjut Faisol, pemerintah meminta berbagai pihak melakukan simulasi.
"Presiden sudah meminta untuk kami melakukan simulasi, utamanya untuk beberapa bahan baku impor yang melalui jalur logistik, maupun ekspor, ya pasti akan terpengaruh,," ungkapnya.
Meski terjadi ketegangan antara Iran dengan Israel, Faisol berharap distribusi logistik bisa berjalan normal.
"Mudah-mudahan tidak berpengaruh terhadap sejumlah aspek di produksi Indonesia," katanya.
Indonesia Perkuat Pertahanan
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan TNI harus memperkuat pertahanan dan kedaulatan negara untuk mengantisipasi dampak konflik yang sedang terjadi di luar negeri.
Menurut Agus, hal tersebut harus dilakukan mengingat mulai bermunculan kekuatan-kekuatan militer yang lahir dari konflik yang saat ini sedang terjadi.
"Kemunculan kekuatan-kekuatan baru dan meningkatnya ketegangan global menuntut Indonesia untuk menyusun strategi kebijakan luar negeri dan pertahanan yang proaktif dan berdampak jangka panjang," kata Agus dikutip dari Antara.
Agus melanjutkan kebijakan luar negeri dan pertahanan itu harus diambil pemerintah berlandaskan prinsip politik bebas aktif yang dianut Indonesia. Salah satu kebijakan yang dapat diambil pemerintah, dalam hal ini TNI, yakni membangun kerja sama militer dengan negara sahabat.
Hal itu diyakini Agus dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain sekaligus meningkatkan stabilitas keamanan negara di kawasan.
Namun, jika diplomasi militer dan kerja sama antar negara tidak cukup ampuh menjaga stabilitas keamanan negara dari dampak konflik, ia menegaskan TNI harus mempertimbangkan langkah lain untuk mengamankan negara.
"Oleh karena itu, TNI dituntut untuk mengantisipasi setiap perubahan global yang berpotensi mempengaruhi stabilitas nasional," jelas Agus.