Pemkab Banjar Sukses Pertahankan Opini WTP, Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah
Pemkab Banjar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025, menegaskan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, Kalimantan Selatan, kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada Sabtu, 30 Mei, Pemkab Banjar sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025. Capaian ini diterima setelah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan.
Penyerahan LHP tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Kalimantan Selatan di Martapura, Kabupaten Banjar. Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, secara langsung menerima hasil pemeriksaan yang membanggakan ini. Keberhasilan ini menjadi penanda konsistensi Pemkab Banjar dalam menjaga kualitas sistem pengendalian intern.
Opini WTP menegaskan bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal ini mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prestasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Konsistensi Pemkab Banjar dalam Akuntabilitas Keuangan
Keberhasilan Pemkab Banjar dalam mempertahankan opini WTP merupakan cerminan nyata dari komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas selalu menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan fiskal daerah. Ini menunjukkan dedikasi tinggi seluruh jajaran pemerintah daerah.
Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, mengungkapkan rasa syukur mendalam atas pencapaian ini. Beliau mengapresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah yang telah bersinergi. Sinergi ini memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan.
Menurut Habib Idrus, opini WTP bukan sekadar capaian administratif semata. Lebih dari itu, ini adalah motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Tujuannya adalah memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat luas.
“Capaian ini tentu bukan menjadi tujuan akhir, melainkan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Habib Idrus.
Peran BPK dalam Pengawasan Keuangan Daerah
Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, menyerahkan LHP tersebut kepada Wakil Bupati Banjar. Penyerahan ini dilakukan bersamaan dengan 13 pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah oleh BPK.
Andriyanto menegaskan bahwa opini WTP adalah hasil dari upaya konsisten pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan. BPK berperan penting dalam memastikan laporan keuangan daerah disajikan secara wajar. Ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Tidak hanya sebatas capaian administratif berupa opini WTP, kualitas pengelolaan keuangan daerah harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di Kalsel,” ujar Andriyanto. Pernyataan ini menekankan pentingnya dampak riil dari pengelolaan keuangan yang baik.
BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan juga mendapatkan ucapan terima kasih dari Pemkab Banjar. Habib Idrus menyampaikan terima kasih atas pembinaan dan pengawasan yang selama ini diberikan. Bimbingan BPK sangat membantu pemerintah daerah mencapai standar akuntabilitas tinggi.
Menuju Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Capaian opini WTP Pemkab Banjar harus diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah fondasi penting. Fondasi ini mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
Komitmen Pemkab Banjar tidak berhenti pada penerimaan opini WTP. Sebaliknya, ini menjadi dorongan untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik. Peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran akan menjadi fokus utama.
Pemerintah daerah diharapkan terus menjaga kualitas sistem pengendalian intern. Hal ini krusial untuk mencegah penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas seperti BPK akan terus diperkuat. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah mencapai pembangunan yang inklusif dan merata.
Sumber: AntaraNews