Menteri Nusron: Alih Fungsi Lahan di Bali Sudah Berbahaya, Saya akan Temui Gubernur

Terkait alih fungsi lahan, pihaknya akan melakukan moratorium dan tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan di Indonesia, khususnya di Pulau Bali.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid angkat bicara soal maraknya alih fungsi di Pulau Bali. Terkait alih fungsi lahan, pihaknya akan melakukan moratorium dan tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan di Indonesia, khususnya di Pulau Bali.

"Alih fungsi lahan sekarang kita moratorium. Sudah tidak boleh alih fungsi lahan lagi. Apalagi yang LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan mutlak tidak boleh dialih fungsi," kata Nusron usai menghadiri di acara Munas Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (Maski) di Sanur, Kota Denpasar, Bali, Selasa (25/11) malam.

Menteri Nusron menyatakan, alih fungsi lahan di Bali sudah berbahaya. Sebab, di Peraturan Presiden (Pepres), nomor 12, tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, bahwa target LP2B itu harus 87 persen.

"(Alih fungsi lahan) Bali ini salah satu yang berbahaya. Kenapa?, karena Perpres nomor 12, tahun 2025 mengatakan bahwa target LP2B itu harus 87 persen dari total LBS (Lahan Baku Sawah). Apa itu LP2B, itu sawah forever, sawah yang tidak bisa diotak-atik seumur hidup, (tetap) jadi sawah," jelasnya.

Kemudian, untuk di Pulau Bali berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  kabupaten-kota di Bali secara agregat itu LP2B-nya baru 62 persen dari total LBS. 

"Jadi masih jauh. Besok saya mau ketemu dengan Pak gubernur dan Bupati se-Bali, akan saya tekankan bahwa yang lahan sawah sudah diubah RTRW-nya menjadi tidak sawah, harus dikembalikan menjadi sawah. Wajib," ujarnya.