Membedah Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo: Bakal Terjadi Perlambatan Ekonomi?

Dampak Positif

Efisiensi anggaran diharapkan dapat memfokuskan dana pada program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, perbaikan sektor kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas.

Penghematan juga ditargetkan melalui pengurangan anggaran perjalanan dinas, acara seremonial, dan pengadaan barang cetak. Hal ini diharapkan menciptakan sistem keuangan yang lebih sehat dan transparan serta menjaga stabilitas fiskal negara.

Potensi Dampak Negatif

Kekhawatiran muncul mengenai potensi pemotongan anggaran di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pemotongan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena efek multiplikatif yang signifikan dari sektor-sektor tersebut.

Pemotongan anggaran yang agresif pada program sosial juga berisiko menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat pemulihan ekonomi. Ketidakpastian investasi juga dapat terjadi akibat perlambatan ekonomi.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi berharap bahwa pemerintah sudah ada mitigasi efek efisiensi anggaran atau penghematan anggaran yang tengah dilakukan pemerintah tingkat pusat sampai daerah, terutama terkait efeknya pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut Yogi, efisiensi pada beberapa pos anggaran yang kemudian direalokasi ke program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat pusat dan di tingkat daerah sangatlah baik. Namun harus dihitung dengan baik efeknya pada kinerja perekonomian.

 "Kebijakan efisiensi yang dilandasi Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto, menurut saya tindakan yang sangat excellent, tidak pernah dilakukan pemimpin sebelumnya dan memiliki keberpihakan kepada rakyat. Namun efeknya juga saya harap telah dipertimbangkan," ujar Yogi seperti ditulis Antara.

Yogi mencontohkan ketika terjadi pembatasan saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian sampai goyah. Karenanya, dia berharap telah dipikirkan skenario yang harus dilakukan baik pemerintah pusat maupun daerah, agar efisiensi tidak memberi dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. 

"Jangan sampai tidak ada mitigasinya. Bagaimana shifting ke yang lain," kata dia. 

Dilansir Antara, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Ihsan Ro'is, menyoroti potensi perlambatan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akibat efisiensi anggaran pemerintah.

Pernyataan ini mengemuka di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai melambat, dari 5,05 persen di tahun 2023 menjadi 5,03 persen di tahun 2024 (data BPS).

Menurut Ihsan, penghematan anggaran mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Hal ini berdampak pada berkurangnya proyek dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

"Penghematan yang dilakukan membuat uang yang beredar di masyarakat sedikit. Kalau jumlah uang beredar kecil maka proyek dan sebagainya tidak ada, hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Dampaknya akan terasa signifikan di daerah-daerah yang sangat bergantung pada agenda Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dari kementerian dan lembaga.

Nusa Tenggara Barat (NTB), misalnya, merupakan salah satu daerah yang kerap menjadi tujuan agenda MICE. Pemangkasan anggaran berpotensi mengurangi kunjungan wisatawan, berdampak negatif pada industri perhotelan, restoran, dan destinasi wisata.

Alokasi Ulang Anggaran

Hasil penghematan akan dialokasikan untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk penyediaan makanan bergizi gratis, peningkatan sektor kesehatan, program swasembada pangan dan energi, serta pengembangan sumber daya manusia unggul.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penghematan dan efisiensi anggaran, meminta para menteri memangkas anggaran yang tidak esensial dan memprioritaskan program yang menciptakan lapangan kerja.

Pengawasan ketat terhadap APBN hingga tingkat detail juga menjadi komitmen Presiden untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Efisiensi di Kementerian/Lembaga

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan daerah, serta surat Menteri Agama tanggal 24 Januari 2025, menetapkan efisiensi anggaran Kementerian Agama sebesar Rp14,2 triliun.

Efisiensi ini berdampak pada layanan keagamaan seperti penyelenggaraan ibadah haji dan program pendidikan keagamaan, termasuk bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan tinggi keagamaan (BOPTN).

Ekonom senior Indef, Fadhil Hasan, menilai kebijakan efisiensi anggaran K/L berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi secara makro.

Dia menekankan bahwa efisiensi bukan berarti pengurangan anggaran keseluruhan. Melainkan pergeseran alokasi anggaran dari program-program yang kurang produktif ke program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat. Seperti program Makan Bergizi Gratis dan pendidikan.

Langkah Nyata Efisiensi

Pemangkasan anggaran perjalanan dinas di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi contoh nyata efisiensi anggaran.

Presiden Prabowo juga menunda proyek-proyek mercusuar yang membebani APBN, kecuali yang sudah berjalan, dan menunda belanja modal yang tidak prioritas.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang inefficient dan fokus pada program yang menciptakan lapangan kerja.