Masyarakat Adat dan Kelompok Tani Dilibatkan dalam Perdagangan Karbon

Rohmat menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melakukan percepatan penetapan hutan adat, yang ditargetkan mencapai 1,4 juta hektare.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki memastikan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan memperjuangkan keterlibatan kelompok tani hutan dan masyarakat adat jika ingin mengikuti skema perdagangan karbon.

Rohmat menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melakukan percepatan penetapan hutan adat, yang ditargetkan mencapai 1,4 juta hektare pada empat tahun ke depan.

"Kemudian ketika nanti ada skema karbon kredit, maka kemudian pelibatan pemberdayaan masyarakat kelompok tani hutan ataupun kemudian masyarakat adat itu akan kita perjuangkan," kata Wamenhut Rohmat dikutip dari Antara, Rabu (26/11).

Dia menyampaikan bahwa sejauh ini luas Perhutanan Sosial per Oktober 2025 sudah mencapai lebih dari 8,3 juta hektare yang telah didistribusikan untuk dikelola secara hukum oleh lebih dari 1,4 juta rumah tangga. Dari jumlah tersebut, telah ditetapkan 345.257 hektare sebagai hutan adat yang dikelola oleh 87.963 rumah tangga masyarakat hukum adat.

Wamenhut memastikan komitmen pemerintah agar target 1,4 juta hektare penetapan hutan adat itu dapat tercapai. Salah satunya pemerintah lewat Kemenhut sudah membentuk Satgas Percepatan Perizinan Hutan Adat yang dibentuk sejak Maret 2025.

Satgas itu tidak hanya melibatkan unsur pemerintah, tetapi juga dari kalangan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat yang mengadvokasi hak-hak masyarakat adat.