Komoditas Perikanan Pemicu Utama Deflasi Maluku Maret 2026
Bank Indonesia Provinsi Maluku mengungkapkan penurunan harga komoditas perikanan menjadi faktor utama Deflasi Maluku Maret 2026, didukung kondisi maritim kondusif.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku melaporkan bahwa provinsi tersebut mengalami deflasi sebesar 0,75 persen secara bulanan (mtm) pada Maret 2026. Penurunan harga komoditas perikanan menjadi pemicu utama fenomena ekonomi ini.
Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Dhita Aditya Nugraha, menjelaskan bahwa kondisi meteorologi maritim yang relatif kondusif turut mendukung penurunan harga. Hal ini mendorong peningkatan produksi perikanan di wilayah tersebut.
Selain peningkatan produksi, intervensi pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan ikan tangkap juga berperan besar. Penjualan ikan beku dengan harga yang lebih rendah dibandingkan ikan segar turut memengaruhi stabilitas harga di pasar.
Penurunan Harga Ikan Dorong Deflasi Signifikan
Penurunan harga komoditas perikanan memberikan andil signifikan terhadap Deflasi Maluku Maret 2026. Ikan layang menyumbang andil sebesar 0,36 persen, diikuti ikan selar dengan 0,23 persen.
Selanjutnya, ikan tongkol berkontribusi 0,16 persen dan ikan cakalang dengan 0,12 persen secara bulanan. Kontribusi ini menunjukkan betapa sentralnya sektor perikanan dalam dinamika harga di Maluku.
Kondisi meteorologi maritim yang mendukung memungkinkan nelayan untuk melaut lebih optimal, sehingga pasokan ikan melimpah. Kelancaran pasokan ini secara langsung menekan harga di tingkat konsumen, menciptakan deflasi.
Intervensi pemerintah melalui penjualan ikan beku yang lebih terjangkau menjadi strategi efektif. Langkah ini membantu menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Sebaran Spasial dan Inflasi Tahunan Maluku
Deflasi pada Maret 2026 secara spasial terutama bersumber dari dua wilayah utama di Maluku. Kabupaten Maluku Tengah mencatat deflasi sebesar 1,40 persen (mtm), sementara Kota Ambon mengalami deflasi 0,43 persen (mtm).
Meskipun demikian, deflasi yang terjadi di kedua wilayah tersebut sedikit tertahan oleh inflasi di Kota Tual. Kota Tual mencatat inflasi sebesar 0,37 persen (mtm) pada periode yang sama.
Secara tahunan, inflasi Provinsi Maluku tercatat sebesar 3,40 persen (year on year/yoy), yang masih berada dalam rentang sasaran nasional 2,5±1 persen. Angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 5,97 persen (yoy).
Inflasi tahunan Maluku juga sedikit di bawah inflasi nasional yang tercatat 3,48 persen (yoy). Selain komoditas perikanan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga dipengaruhi oleh penurunan harga emas di pasar internasional.
Strategi Pengendalian Inflasi Berkelanjutan
Dhita Aditya Nugraha menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi akan terus diperkuat di Maluku. Strategi ini akan berfokus pada empat pilar utama yang telah ditetapkan.
Empat pilar tersebut meliputi ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pilar-pilar ini dirancang untuk menciptakan stabilitas harga yang berkelanjutan.
Ke depan, sinergi antara Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus ditingkatkan sepanjang tahun 2026. Kolaborasi ini penting untuk mengendalikan inflasi komoditas pangan secara optimal.
Penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi akan menjadi acuan dalam setiap kebijakan yang diambil. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Sumber: AntaraNews