Jadi Sumber Kecelakaan hingga Negara Merugi Rp43 Triliun, AHY Minta Zero ODOL Dimulai Tahun Ini
Banyak pelaku usaha yang masih bergantung pada truk bermuatan lebih demi menekan biaya distribusi.
Jalan rusak, kecelakaan fatal, dan kerugian negara yang menyentuh angka puluhan triliun rupiah setiap tahun. Di balik itu semua, ada satu biang masalah yang telah lama dibiarkan: truk over dimension over load, atau lebih dikenal dengan istilah ODOL.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kini mengambil sikap lebih tegas. Dalam rapat kerja bersama sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa (6/5/2025), AHY menyuarakan urgensi implementasi kebijakan Zero ODOL secara serius mulai tahun 2025.
“Perlu diperhatikan, ternyata ada konsekuensi finansial yang mencapai Rp 43,4 triliun per tahun akibat perbaikan jalan rusak yang disebabkan oleh kendaraan ODOL,” tegas AHY. Ia menambahkan, angka tersebut belum termasuk biaya sosial, keselamatan, dan korban jiwa yang tak sedikit.
Dilema Ekonomi vs Keselamatan
Namun, upaya menghapus kendaraan ODOL bukan tanpa tantangan. Banyak pelaku usaha yang masih bergantung pada truk bermuatan lebih demi menekan biaya distribusi.
“Kami memahami kekhawatiran mereka. Truk ODOL memang membuat harga barang lebih murah dan kompetitif di pasar,” ujar AHY.
Kendati demikian, ia menolak begitu saja klaim bahwa tanpa ODOL, harga barang bisa melonjak dua kali lipat. “Itu harus diuji. Jangan sampai jadi pembenaran yang menyesatkan,” katanya menegaskan.
Sebuah studi dari Kementerian Perhubungan pada 2020 menunjukkan bahwa penghapusan ODOL dapat berdampak pada kenaikan harga 8 komoditas pokok, seperti beras, kedelai, gula, dan minyak goreng. Namun, AHY menilai keselamatan masyarakat tak bisa ditawar.
Konsolidasi Nasional untuk Zero ODOL
Lebih dari sekadar kerugian finansial, keberadaan ODOL turut menyumbang angka kecelakaan lalu lintas secara signifikan. AHY menyebut ODOL sebagai penyebab kecelakaan terbesar kedua di Indonesia, setelah sepeda motor.
“Banyak kecelakaan akibat rem blong, karena kendaraan tidak dirancang menanggung beban sebesar itu. Dan celakanya, yang jadi korban seringkali bukan sopir truk ODOL, melainkan pengguna jalan lain yang tidak bersalah,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Sebagai solusi, AHY telah menginisiasi pertemuan lintas kementerian dan lembaga dari Kementerian Perhubungan, Perdagangan, Kepolisian RI, hingga Badan Pusat Statistik untuk menyusun kebijakan bersama yang berimbang antara kebutuhan ekonomi dan keselamatan publik.
“Kita tidak boleh memilih antara ekonomi atau nyawa manusia. Keduanya harus dijaga. Oleh karena itu, kita dorong kebijakan Zero ODOL mulai tahun ini dan ditargetkan penuh berlaku mulai 2026 dan seterusnya,” pungkas AHY.