Aturan Truk ODOL
-
News •Jasa Raharja Hadiri Sosialisasi dan Normalisasi Kendaraan ODOL di Jawa Timur, Dukung Target Zero ODOL 2027Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho.
-
News •Kemnaker Wajibkan Angkutan Barang Pakai Dua Sopir Bergantian, Jam Kerja 8 JamKemnaker akan mewajibkan setiap kendaraan pengangkut barang untuk memiliki dua sopir yang akan bekerja secara bergantian.
-
Ekonomi •Strategi Tertibkan ODOL, Menhub Bakal Perbaiki Kesejahteraan Sopir TrukApabila masalah kesejahteraan bisa diselesaikan, Dudy optimis persoalan sebagian dari masalah ODOL dapat dibereskan.
-
Ekonomi •Berantas Truk Kelebihan Muatan, Pemerintah Bakal Atur Nominal Gaji SopirNantinya, setiap perusahaan wajib meneken kontrak dengan Kementerian Perhubungan untuk tidak mengangkut barang dengan muatan dan dimensi berlebih.
-
Ekonomi •Masalah Kendaraan ODOL Tak Kunjung Tuntas, Pakar Usul Sanksi Tegas dan Insentif buat PengusahaPemerintah telah melakukan berbagai upaya penertiban kendaraan ODOL.
-
News •Perpres Segera Keluar, Truk ODOL Membahayakan Pengendara Lain Bakal Ditindak Tegas!Pemerintah bakal terbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menindaklanjuti kendaraan dengan muatan overdimension dan overload (ODOL).
-
Ekonomi •Menhub Mulai Proyek Percontohan Penanganan Truk ODOL di Riau dan Jawa BaratLangkah ini diharapkan dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur akibat truk ODOL.
-
Ekonomi •Miris, Pengemudi Truk Minim Kompetensi hingga KNKT Desak Bentuk Sekolah MengemudiKNKT merekomendasikan pemerintah untuk segera membentuk sekolah pengemudi khusus bagi pengemudi truk dan bus
-
Ekonomi •Jadi Sumber Kecelakaan hingga Negara Merugi Rp43 Triliun, AHY Minta Zero ODOL Dimulai Tahun IniBanyak pelaku usaha yang masih bergantung pada truk bermuatan lebih demi menekan biaya distribusi.
-
Ekonomi •Banyak Truk ODOL Kecelakaan, Kementerian Perindustrian Respons BeginiProgram zero ODOL sudah mulai dipersiapkan sejak 2019 melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan.